Suara.com - Setelah diumumkan sebagai presiden terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU pada 22 Juli lalu, maka kubu pasangan Jokowi-JK pun siap membentuk tim transisi pemerintahan.
Salah satu tugas tim ini, sebagaimana dikatakan Anies Baswedan, adalah untuk melihat kembali segala kelebihan/kekurangan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 terakhir. Hal ini bertujuan agar bisa menyambung segala kebijakan yang perlu dilanjutkan, serta memperbaiki yang kurang berhasil, agar usai tanggal 20 Oktober (agenda pelantikan Presiden) nanti dapat langsung dijalankan.
"Sudah mulai dibentuk, tapi tidak diekspose. Tim ini bekerja untuk me-review apa yang sudah dikerjakan pemerintah sekarang. Apa yang diteruskan, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus diubah, lalu struktur seperti apa yang paling tepat. Sehingga betul-betul seperti tongkat estafet," kata Anies, saat berada di kawasan di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2014).
Untuk mendukung kerja tim tersebut, pihak SBY sendiri pun menurut Anies, sudah mengirimkan utusannya untuk masuk dalam tim transisi, sehingga bisa bekerja sama melihat apa saja yang perlu dibenahi dalam pemerintahan mendatang. Dengan kehadiran tim SBY itu, maka tim transisi akan dengan mudah menemukan hal-hal yang perlu dicari, serta dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
"Sudah komunikasi terus, dan sekarang sudah ada yang ditugaskan dari tempatnya (pemerintahan) Pak SBY untuk mengkomunikasikan tentang hal tersebut, yaitu membahas kelebihan dan kekurangan selama 10 tahun pemerintahannya," kata Anies.
Sementara, untuk menentukan tim itu sendiri menurut Anies, diserahkan pada pasangan Jokowi-JK. Sedangkan mengenai hal yang akan dibahas, ia menyebut sangat banyak. Contohnya adalah satu program yang memiliki kerumitan birokrasi luar biasa yaitu Kartu Sehat.
"Itu banyak sekali, mas. Banyak sekali, serius banyak sekali. Seperti (misalnya) Kartu Sehat, yang di belakangnya memiliki kerumitan birokrasi yang luar biasa," tutupnya.
