Suara.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, berharap kekuatan maritim Indonesia mampu diwujudkan pemerintahan Joko Widodo mendatang.
"Kekuatan kemaritiman bisa dimulai dari pak Jokowi, karena kalau tidak keliru dalam konsep pemerintahannya ada konsep kemaritiman," kata Sri Sultan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (28/8/2014).
Sultan mengatakan dunia maritim Indonesia saat ini cenderung mengalami kemunduran signifikan jika dibandingkan zaman dahulu sempat mencapai kejayaan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi.
"Ironis memang Indonesia yang mempunyai potensi laut sangat besar di dunia kurang begitu memperhatikan sektor ini," katanya.
Kekuatan maritim Indonesia saat ini, lanjut Sultan, masih lemah karena terkendala tata kelola laut yang masih tumpang tindih.
"Kesemrawutan tata kelola kelautan Indonesia yang sekarang ada, karena masing-masing instansi atau kementerian bertindak berdasarkan peraturannya sendiri.
Menurut dia, Indonesia tidak membutuhkan banyak badan untuk mengatur tata kelola kelautan.
"Yang dibutuhkan Indonesia adalah satu badan dengan banyak fungsi agar tumpang tindih pengelolaan laut dapat dihindari," katanya.
Selain itu, kata dia, pemerintah mendatang juga perlu mewujudkan budaya maritim dengan mendorong dunia pendidikan, keluarga, dan lembaga terkait makan ikan laut.
Menurut dia, dari sisi kesadaran masyarakat tentang pentingnya kekayaan laut hingga saat ini juga masih kurang terbangun.
"Tidak mengherankan jika penanganan "illegal fishing" tidak dianggap penting. Itu karena konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih rendah, dibanding negara lainnya," katanya. (Antara)
