Infografis
Suara.com - Sudah 11 hari kasus penangkapan dua anggota Polri di Malaysia bergulir, tapi belum juga ada tindakan nyata Mabes Polri terhadap internal kepolisian. Padahal, kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, terjadinya kasus penangkapan yang memalukan Bangsa Indonesia itu tidak terlepas dari kecerobohan Polri, khususnya Polda Kalbar.
"Kami mencatat setidaknya ada tiga kecerobohan Polri dalam kasus tertangkapnya dua anggota Polda Kalbar, AKBP Idha Endri Prastiono dan Bripka MH Harahap, oleh Kepolisian Malaysia," kata Neta dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Senin (8/9/2014).
Pertama, kata Neta, kenapa kedua polisi itu bisa lolos pergi keluar negeri tanpa ijin atasan. Padahal, pada 12 April 2010, saat Komjen Susno Duaji hendak pergi berobat ke Singapura berhasil ditangkap Propam Polri di Bandara Soekarno-Hatta dengan alasan tidak ada izin atasan.
"Lolosnya kedua polisi itu ke Malaysia membuktikan intelijen Polri, khususnya intelijen Polda Kalbar tidak bekerja. Padahal, biasanya di setiap bandara ada intel kepolisian yang mendeteksi semua kegiatan di bandara," kata Neta.
Kedua, kasus AKBP Idha membuktikan buruknya sistem mutasi Polri dan cerobohnya Deputi SDM Polri.
"Bagaimana tidak, AKBP Idha yang sudah bermasalah di Polda Sumut bukannya dipecat atau ditindak, malah dimutasi ke Polda Kalbar dan mendapat jabatan strategis, yakni sebagai Kasubdit III di Dirnarkoba," kata Neta.
Selain itu, kata Neta, AKBP Idha kembali membuat masalah. Ia dituduh menggelapkan barang bukti narkoba dan istrinya disebut-sebut kehilangan perhiasan senilai Rp19 miliar di pesawat. Ironisnya, tambah Neta, tidak ada penyidikan serius dari Polri mengenai asal usul perhiasan itu hingga akhirnya AKBP Idha ditangkap polisi Malaysia.
Ketiga, menurut Neta, kasus penangkapan dua polisi itu membuktikan betapa lemahnya pengawasan internal kepolisian dan atasan tidak peduli dengan tingkah laku bawahan. Akibatnya, jaringan narkoba internasional dengan mudah memperalat dan menjadikan anggota Polri sebagai budaknya.
Dengan adanya kasus ini, Neta mendesak Polri segera mengevaluasi kinerja intelijen dan Deputi SDM. Intelijen harus bisa memantau dan mendeteksi tingkah laku aparat Polri yang bermasalah. Sementara Deputi SDM tidak lagi ceroboh memberi jabatan pada polisi-polisi bermasalah, kata Neta.
"Tak kalah penting, sudah saatnya Polri menelusuri, sejauh mana jajarannya diperalat dan diperbudak bandar narkoba, khususnya jaringan internasional. Sebab kasus dua polisi itu hanyalah puncak gunung es yang bukan mustahil di bawahnya, yang tidak terungkap cukup banyak polisi yang diduga terlibat," katanya.
