Infografis
Suara.com - Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menegaskan partainya akan tetap konsisten menolak pilkada langsung dan mengusulkan mekanismenya diganti dengan pilkada lewat DPRD.
"Tidak ada," kata Ahmad Yani kepada suara.com ketika ditanya tentang kemungkinan perubahan sikap PPP terhadap RUU Pilkada setelah terjadi perubahan pengurus DPP PPP, Rabu (17/9/2014).
Ahmad Yani menjelaskan persoalan yang terjadi di internal PPP baru berlangsung belakangan. Sementara sikap PPP menolak pilkada langsung sudah dirumuskan sejak 2012.
"Kenapa? karena (pilkada langsung) inkonstitusional. Karena tidak diatur UUD 1945. Itu bertentangan," katanya.
Untuk pemilihan presiden, kata Ahmad Yani, memang harus dipilih secara langsung. Tapi, pilkada tidak diatur harus langsung, melainkan disebutkan dipilih secara demokratis.
"Maka sejak awal PPP menolak dan akan konsisten," kata Ahmad Yani.
Sebelumnya, PPP disebut-sebut sejumlah kalangan bakal mundur dari dukungan terhadap pilkada lewat DPRD, apalagi setelah terjadi pergantian pengurus DPP. Bahkan, partai-partai kubu PDI Perjuangan optimistis, partai berlambang kabah akan berubah sikap menjelang paripurna RUU Pilkada.
