Suara.com - Greenpeace Sea Indonesia menyatakan investor asing sektor perkebunan terlibat dan mereka harus ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
"Sebanyak 80 persen titik-titik api berada di kawasan perkebunan sawit skala besar, sementara 20 persen ada di lahan-lahan milik petani, jadi penanganan dan penindakan terhadap pelaku pembakaran harus fokus," kata Kepala Greenpeace Sea Indonesia, Longgena Ginting di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Selama ini, perusahaan perkebunan skala besar membuka lahan perkebunan baru dengan membakar, karena sistem membakar merupakan cara yang mudah dan murah biaya, katanya.
"Selama ini, apabila terjadi kebakaran hutan selalu disalahkan petani, sementara pemilik perusahaan perkebunan ini tidak tersentuh yang telah melakukan pembakaran lahan ribuan hektare," ujarnya.
Menurut dia, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan ini, seperti pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, karena selama ini hanya petani atau buruh perusahaan itu yang ditangkap dan diadili.
"Seharusnya yang ditangkap dan bertanggung jawab pemilik perusahaan perkebunan ini, karena masih lemahnya sistem penegakan hukum ini," ujarnya.
Ia mengatakan, sebagian besar perusahaan perkebunan di Indonesia milik investor dari Malaysia dan Singapura, misalnya, perusahaan raksasa April Group, Sinarmas, Willmart berkantor di Singapura dan Malaysia.
"Seharusnya pemilik perusahaan ini peduli dan berperan mengantisipasi asap hasil kebakaran hutan ini, jangan hanya komplain saat asap masuk ke wilayah mereka, tetapi mereka tidak tahu jika asap tersebut berasal dari perkebunan sawit yang ada di Riau, Jambi, Kalimatan Selatan, Kalimantan Tengah," ujarnya. (Antara)
TERPOPULER
