Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, mengakui bahwa setelah Sidang Paripurna RUU Pilkada belum menemukan titik temu, sejumlah lobi-lobi pun harus coba dilakukan dengan fraksi-fraksi di DPR di seal-sela waktu istirahat (skorsing) salat Magrib.
"Rencana saya sehabis salat Magrib ini akan melaksanakan lobi. Saya akan membujuk dan meyakinkan pimpinan fraksi-fraksi, kalau bisa kita cari jalan tengah, tanpa voting. Itu jauh lebih bagus, dan enak kita mempertanggungjawabkannya kepada publik," ucap Priyo begitu sidang diskors, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Namun Priyo lantas mengaku, setelah coba melakukan lobi-lobi dan tak juga menemukan titik temu, maka mau tak mau cara pengambilan keputusan yang dilakukan harus dengan cara voting.
"Tapi kalau tawaran yang saya inginkan sebagai pimpinan Sidang Paripurna DPR tidak bersambut atau sulit, karena memang perbedannya begitu tajam, mau nggak mau cara yang kedua lewat voting. Dan ini adalah halal. Sah," ujarnya.
Lebih jauh, Ketua DPP Partai Golkar ini pun mengaku kesulitan dalam mengerucutkannya pada dua opsi saja. Lantaran Partai Demokrat juga masih mengharapkan opsi ketiga, yakni pilkada secara langsung namun dengan 10 syarat.
"Kalau pengambilan (suara) voting dilakukan, opsi-opsi yang tersedia masih banyak. Opsi yang utama ada dua: pertama apakah itu lewat (pilkada) langsung, atau (lewat) DPRD," paparnya.
"Tapi ternyata tidak semudah itu, karena ada pilihan-pilihan lain. Ada turunan dari implikasi dua pilihan itu, misalnya, perlu nggak gubernur, wali kota dipilih sendirian, atau paket dengan wakilnya. Itu pun fraksi-fraksi masih berselisih paham, berbeda pandangan masing-masing. Yang kedua mengenai masalah catatan dari Partai Demokrat yang 10 syarat tadi," tutup Priyo.
