Jelang Pelantikan Ahok, DPRD Konsultasi ke DPR

Siswanto | Bagus Santosa | Suara.com

Rabu, 19 November 2014 | 12:17 WIB
Jelang Pelantikan Ahok, DPRD Konsultasi ke DPR
DPRD DKI Jakarta sidang paripurna istimewa pengumuman plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama sebagai Gubernur [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Empat anggota Koalisi Merah Putih DPRD DKI Jakarta, hari ini, Rabu (19/11/2014), rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI, di gedung DPR. Agendanya terkait dengan proses pelantikan Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur DKI Jakarta.

Keempat anggota DPRD tersebut adalah M. Taufik (Gerindra), Ferial Sofyan (Demokrat), Abraham Lunggana (PPP), Triwasaksana (PKS). Keempat orang tersebut, selama ini menentang proses pelantikan Ahok.

"Kedatangan kami ini untuk melakukan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR dan meminta pendapat terkait dengan kekisruhan pelantikan Ahok (Basuki Tjahja Purnama)," kata M Taufik dalam rapat.

Taufik mengatakan terdapat sejumlah perbedaan pandangan dalam proses pelantikan Ahok. Di antaranya, soal landasan hukum, yakni mengenai apakah menggunakan Perppu Nomor 1/2014 tentang Pilkada, Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, kata Taufik, adanya surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang percepatan pelantikan Ahok. Taufik curiga itu hanya rekayasa demi melancarkan pelantikan Ahok.

"Surat Ditjen Otda ini, dalam pandangan kami adalah rekayasa pelantikan gubernur," ujarnya.

Triwisaksana menambahkan DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna istimewa tentang pengumuman Ahok menjadi gubernur, Jumat (14/11/2014), melanggar prosedur dan tata tertib, di antaranya mengenai undangan paripurna dan tandatangan pimpinan yang tidak mewakili keseluruhan anggota DPRD.

"Juga adanya pelanggaran kesepakatan, karena rapat pimpinan DPRD sebelumnya sudah dinyatakan paripurna pengusulan Ahok menjadi Gubernur pengganti setelah dapat hasil pendapat hukum dari Mahkamah Agung," kata dia.

Atas persoalan itu, kata Triwisaksana, anggota Koalisi Merah Putih DPRD akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, juga akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo agar menunda acara pelantikan dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung.

Di tengah usaha keras Koalisi Merah Putih untuk menunda pelantikan, acara pelantikan dipastikan akan dilaksanakan siang ini di Istana Negara pada pukul 14.00 WIB. Ahok, rencananya akan dilantik secara langsung oleh Presiden Jokowi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pelantikan Ahok Jadi Gubernur Dijaga Ekstra Ketat

Pelantikan Ahok Jadi Gubernur Dijaga Ekstra Ketat

News | Senin, 17 November 2014 | 10:33 WIB

Ketua DPRD Jakarta Tantang KMP Gugat ke MK

Ketua DPRD Jakarta Tantang KMP Gugat ke MK

News | Jum'at, 14 November 2014 | 15:38 WIB

Ahok Tak Mau Pusing Dilantik atau Tak Dilantik

Ahok Tak Mau Pusing Dilantik atau Tak Dilantik

News | Jum'at, 14 November 2014 | 13:50 WIB

Terkini

JK Murka Dituduh Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi: Mana Saya Kasih Rp 5 Miliar?

JK Murka Dituduh Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi: Mana Saya Kasih Rp 5 Miliar?

News | Minggu, 19 April 2026 | 12:05 WIB

Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?

Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?

News | Minggu, 19 April 2026 | 11:35 WIB

Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK

Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK

News | Minggu, 19 April 2026 | 11:30 WIB

Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik

Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik

News | Minggu, 19 April 2026 | 11:25 WIB

BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan

BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan

News | Minggu, 19 April 2026 | 11:07 WIB

Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya

Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya

News | Minggu, 19 April 2026 | 10:35 WIB

Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan

Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan

News | Minggu, 19 April 2026 | 10:31 WIB

Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok

Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok

News | Minggu, 19 April 2026 | 10:27 WIB

Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung

Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung

News | Minggu, 19 April 2026 | 10:19 WIB

PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila

PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila

News | Minggu, 19 April 2026 | 10:07 WIB