Bengkulu Harap Kunjungan Jokowi Lepas Isolasi

Suara.com - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Bengkulu dinantikan banyak pihak di daerah tersebut, terutama untuk segera membantu pembangunan beragam bidang guna terlepas dari "isolasi".

Infrastruktur terutama jalan dari dan ke provinsi lain kurang memadai sehingga membuat orang enggan berkunjung ke Bengkulu. Kedatangan Presiden beserta istri dan rombongan disambut antusias warga setempat yang tiba di Bandara Fatmawati pada Selasa (25/11/2014) malam pukul 20.30 WIB, dalam rangka kunjungan selama dua hari.

Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Bengkulu, Dr. Panji Suminar, MA, mengungkapkan, kedatangan Presiden Joko Widodo cukup strategis bagi pemerintah daerah untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintahan pusat.

"Bengkulu (pemerintah daerah) jangan 'tidur', harus aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat, tidak hanya dalam bentuk seremonial saja, lebih dari itu, pemerintah pusat harus tertarik memberikan perhatian bagi Bengkulu," kata Panji.

Menurut Panji, pemerintah pusat tidak akan memahami secara detail permasalahan di setiap daerah, oleh sebab itu, sudah semestinya tugas pemerintah daerah yang menjelaskan kebutuhan Provinsi Bengkulu guna percepatan pertumbuhan di berbagai sektor.

"Selama ini kita lihat, sudah berapa kali pemerintah pusat yang datang, seperti Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, namun tidak terlihat dampak pascakedatangan beliau ke Bengkulu, karena kurangnya tindak lanjut dari pemerintah daerah," katanya.

Panji menilai, seharusnya dari sisi politis, kunjungan presiden atau wakil presiden sangat menguntungkan bagi daerah yang dikunjungi.

"Sekali pun presiden hanya berkunjung satu jam, itu sudah cukup untuk tahu keadaan daerah, kunjungan tersebut membuka peluang, komunikasi politik guna percepatan pembangunan infrastruktur, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Apalagi untuk Provinsi Bengkulu, katanya, masih tertinggal di berbagai sektor, layaknya daerah timur yang berada di Indonesia bagian barat.

"Dibandingkan dengan Bangka Belitung saja kita sudah tidak layak. Kita salah satu provinsi terburuk di Indonesia, Bangka Belitung walaupun baru, tapi sudah terlihat geliat percepatan pembangunan, sementara kita seperti tertidur," katanya.

Pendapatan daerah, sekelas provinsi, kata dirinya, Bengkulu bisa dikatakan sangat kecil sekali dengan pendapatan Rp1,7 triliun.

"Seharusnya bisa tiga atau empat kali lebih besar dari itu, oleh sebab itu, kita berharap dengan kunjungan presiden dapat membawa perubahan terhadap Provinsi Bengkulu," ujarnya.

Sementara Rektor Universitas Bengkulu Dr Ridwan Nurazi SE MSc mengungkapkan tidak hanya dampak jangka panjang, kehadiran Presiden Joko Widodo, juga diharapkan berdampak pada kesejahteraan jangka pendek.

"Masyarakat Bengkulu, termasuk masyarakat miskin, terbatas dalam berusaha, dengan kehadiran presiden, diharapkan ada yang dibawa untuk bantuan, meningkatkan kesejahteraan jangka pendek, sehingga kehadiran di Bengkulu, terasa bagi masyarakat," kata rektor itu.

Menurutnya, masyarakat di Bengkulu mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan nelayan, dan tidak memiliki modal untuk membangun usaha sendiri di sektor tersebut.

"Dengan kedatangan Presiden Jokowi, hendaknya ada yang dibawa, seperti bibit unggul stimulan untuk masyarakat, dan juga presiden sedang 'concern' pada bidang maritim, kita harapkan ada bantuan kapal bagi nelayan kecil," katanya.

Menurut Ridwan, sebelum penguatan pembangunan jangka panjang yang diprogramkan pemerintah pusat, perekonomian masyarakat bisa terbantu serta mengurangi jumlah pengangguran dengan pemberian stimulan saat presiden berkunjung ke Bengkulu.

Ridwan mengatakan kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Provinsi Bengkulu 25-26 November tersebut diharapkan juga membawa dampak positif pada perekonomian daerah itu.

"Kita berada Indonesia bagian barat, namun status perekonomian layaknya daerah bagian timur, dengan kedatangan presiden, diharapkan ada kepastian percepatan pembangunan daerah yang akan memberikan dampak positif pada perekonomian," kata dia.

Permasalahan Bengkulu, kata rektor cukup kompleks, jika dibiarkan, dicemaskan daerah tersebut semakin jauh tertinggal oleh provinsi lain, apalagi pada 2015 Indonesia sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Banyak yang perlu dibenahi, sektor pertanian, perkebunan, maritim, infrastruktur serta listrik. Pemerintah pusat diharapkan bisa membuat regulasi dan intervensi terhadap daerah seperti Bengkulu, tidak bisa dilepas saja seperti provinsi lain yang sudah maju," katanya.(Antara)