PAN Usul DPR Konsultasi dengan Jokowi Soal Budi

Siswanto | Bagus Santosa | Suara.com

Kamis, 15 Januari 2015 | 12:11 WIB
PAN Usul DPR Konsultasi dengan Jokowi Soal Budi
Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di Komisi III, DPR, Jakarta, Rabu (14/1). [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Anggota Fraksi PAN Alimin Abdullah meminta agar pimpinan DPR melakukan rapat koordinasi dengan Presiden Joko Widodo terlebih dahulu sebelum menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman, Kamis (15/1/2015). Seperti diketahui, kini Budi menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

"Fraksi PAN menyarankan pimpinan dewan lakukan rapat konsultasi dengan Presiden sebelum ambil keputusan agar keputusan dewan dihormati lembaga lain, termasuk Presiden," kata Alimin sidang paripurna yang agendanya membahas penetapan calon Kapolri.

Tetapi pada prinsipnya, kata Alimin, Fraksi PAN akan tetap menghormati hak prerogatif Presiden yang telah mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Dengan kata lain, mendukung pengangkatan Budi menjadi Kapolri.

Fraksi PAN satu dari sembilan fraksi di Komisi III yang mendukung pengangkatan Budi menjadi Kapolri walaupun berstatus tersangka. Tapi, pernyataan Alimin tadi sedikit berbeda dengan sikap saat rapat pleno di Komisi III kemarin.

Menanggapi pernyataan Alimin, Ketua Komisi III Azis Syamsudin mengatakan selama ini PAN tidak pernah menyampaikan pandangan itu di rapat Komisi III.

"Apa yang disampaikan oleh Fraksi PAN tidak pernah disampaikan dalam rapat pleno di Komisi III. Saya tidak pernah menerima usulan, secara lisan atau dalam pandangan secara tertulis," kata Azis.

Dalam sidang paripurna siang ini, hanya Fraksi Demokrat yang secara tegas menyampaikan pandangan-pandangan terkait resiko yang bakal ditanggung Polri, DPR, dan Presiden bila tetap melantik Budi. Demokrat mengatakan sebaiknya pengangkatan Budi ditunda sampai kasus hukumnya clear, mengingat posisi Kapolri tidak akan mengalami kekosongan karena Sutarman masih bisa mengisinya.

Setelah mendengarkan pandangan fraksi, pimpinan rapat paripurna, Taufik Kurniawan, memutuskan untuk menskors rapat untuk forum lobi. Tapi sebelum diskors, sebagian anggota fraksi menolak dan menginginkan agar paripurna langsung mengangkat Budi.

"Namun demikian meja pimpinan telah berembug mengambil putusan secara bulat, kalau boleh kami usulkan lobi, lima sampai sepuluh menit, tentu tidak membahas substansi," kata Taufik.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Di Paripurna, Demokrat Ibaratkan Kasus Budi seperti Tsunami

Di Paripurna, Demokrat Ibaratkan Kasus Budi seperti Tsunami

News | Kamis, 15 Januari 2015 | 11:55 WIB

Ini Dampak Negatif Bagi Jokowi Bila Tetap Lantik Budi Gunawan

Ini Dampak Negatif Bagi Jokowi Bila Tetap Lantik Budi Gunawan

News | Kamis, 15 Januari 2015 | 10:54 WIB

PDIP: Budi Gunawan Bukan Rekomendasi Megawati

PDIP: Budi Gunawan Bukan Rekomendasi Megawati

News | Kamis, 15 Januari 2015 | 10:43 WIB

Terkini

Nelayan Tak Boleh Dilupakan, Prabowo Janjikan Perbaikan Kesejahteraan Nasional

Nelayan Tak Boleh Dilupakan, Prabowo Janjikan Perbaikan Kesejahteraan Nasional

News | Sabtu, 09 Mei 2026 | 20:52 WIB

Prabowo di Gorontalo: Indonesia Kuat, Tak Panik Hadapi Gejolak Dunia karena Swasembada Pangan

Prabowo di Gorontalo: Indonesia Kuat, Tak Panik Hadapi Gejolak Dunia karena Swasembada Pangan

News | Sabtu, 09 Mei 2026 | 20:37 WIB

Prabowo soal MBG: Sekolah yang Butuh Segera Diberi, yang Tidak Perlu Tidak Dipaksakan

Prabowo soal MBG: Sekolah yang Butuh Segera Diberi, yang Tidak Perlu Tidak Dipaksakan

News | Sabtu, 09 Mei 2026 | 20:31 WIB

Anies Baswedan dan Najelaa Shihab Soroti Bahaya AI bagi Pelajar: Otak Bisa Malas Berpikir

Anies Baswedan dan Najelaa Shihab Soroti Bahaya AI bagi Pelajar: Otak Bisa Malas Berpikir

News | Sabtu, 09 Mei 2026 | 20:25 WIB

Ketua DPD Golkar DKI Sebut Jakarta Darurat Sampah, Warga Diminta Mulai Bergerak dari Rumah

Ketua DPD Golkar DKI Sebut Jakarta Darurat Sampah, Warga Diminta Mulai Bergerak dari Rumah

News | Sabtu, 09 Mei 2026 | 20:16 WIB

Prabowo Genjot Ekonomi Biru, Nelayan Disiapkan Jadi Kekuatan Baru Indonesia

Prabowo Genjot Ekonomi Biru, Nelayan Disiapkan Jadi Kekuatan Baru Indonesia

News | Sabtu, 09 Mei 2026 | 20:07 WIB

Terungkap! Ratusan WNA Operator Judi Online di Hayam Wuruk Ternyata Direkrut 'Veteran Kamboja'

Terungkap! Ratusan WNA Operator Judi Online di Hayam Wuruk Ternyata Direkrut 'Veteran Kamboja'

News | Sabtu, 09 Mei 2026 | 20:02 WIB

Menuju Target Nasional Pengurangan Sampah 2029, Ini Kebiasaan yang Harus Digencarkan di Rumah

Menuju Target Nasional Pengurangan Sampah 2029, Ini Kebiasaan yang Harus Digencarkan di Rumah

News | Sabtu, 09 Mei 2026 | 19:57 WIB

Jemaah Haji RI Meninggal Dunia 20 Orang, Mayoritas karena Gangguan Jantung dan Paru

Jemaah Haji RI Meninggal Dunia 20 Orang, Mayoritas karena Gangguan Jantung dan Paru

News | Sabtu, 09 Mei 2026 | 19:46 WIB

Uang Miliaran Rupiah hingga Puluhan Juta Dong Vietnam Disita dari Sarang Judol Hayam Wuruk

Uang Miliaran Rupiah hingga Puluhan Juta Dong Vietnam Disita dari Sarang Judol Hayam Wuruk

News | Sabtu, 09 Mei 2026 | 19:41 WIB