Suara.com - Ratusan mahasiswa, masyarakat dan pemuda Kabupaten Jayawijaya, Papua menggelar demonstrasi damai di halaman kantor DPR Papua, Selasa (27/1/2015).
Kedatangan massa meminta DPR Papua mendesak pihak Kepolisian Daerah Papua untuk tidak membangun Markas Komando Brigadir Mobil di Jayawijaya, Pegunungan Tengah, serta pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah seperti wacana yang mencuat belakangan ini.
Koordinator aksi Alius Asso ketika menyampaikan pernyataan sikap mengatakan, Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Jayawijaya secara tegas menolak kedua wacana itu. Menurutnya, isu perang suku jangan dijadikan alasan utama dalam membangun Mako Brimob di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
"Pembentukan Mako Brimob akan jadi pintu masuk pemekaran provinsi. Tapi pertanyaannya pendidikan, kesehatan dan ekonomi sosial belum terpenuhi. Para elit politik dan penguasa di Jayawijaya hanya menambah luka batin masyarakat yang tak akan terobati," ungkap Allius Asso.
Selain itu tambahnya lagi, lahan untuk membangun Mako Brimob merupakan harapan anak cucu ke depan dalam membangun tempat tinggal mereka. Pembangunan Mako Brimob juga tak seizin pemilik ulayat, tokoh adat, dan masyarakat. Rencana pembangunan itu bukan kemauan dan kepetingan rakyat tapi elit politik.
"Kami minta Mendagri dan Menkopulhukam segera mewarning elit politik, yang mementingkan kepentingannya. Harusnya yang dibangun bukan Mako Brimob, tapi memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Mako Brimob harus dihentikan,"tegasnya.
Sementara Ketua DPR Papua, Yunus Wonda yang menerima para pendemo didampingi sejumlah anggota dewas setempat mengakui, pihaknya juga menolak rencana pembangunan Mako Brimob dan pemekaran provinsi.
Yunus Wonda beralasan, penolakan dilakukan karena perangkat keamanan yang ada di wilayah Pegunungan Tengah sudah cukup mengcover wilayah setempat. Yunus pun berjanji dalam waktu dekat aspirasi pendemo akan disampaikan ke Presiden RI, Joko Widodo. (Lidya Salmah)
