Suara.com - Guru Besar Hukum Asia dan Direktur Pusat Hukum Indonesia Universitas Melbourne, Tim Lindsey, mengatakan bahwa Presiden Indonesia Jokowi Widodo (Jokowi) tetap akan mengeksekusi mati dua warga negara Australia, Andrew Chan Miuran Sukumaran.
Jokowi, kata Lindsey, membutuhkan sekutu politik untuk mengejar agenda antikorupsi, sehingga tidak akan memberikan grasi kepada duo "Bali Nine".
"Jokowi memiliki agenda membebaskan ratusan juta orang dari kemiskinan. Dia juga akan mengakhiri korupsi. Jadi, saat ini Pemerintahan Jokowi tengah berjuang. Dia butuh koalisi untuk meluruskan perjuangannya. Untuk itu dia tidak akan memberikan grasi," kata Lindsey, seperti dikutip dari laman news.com.au
"Pekerjaan Jokowi dikecam pada enam bulan pertama. Kecaman pertama karena kabinetnya diisi oleh orang-orang politik. Padahal saat kampanye dia menegaskan kalau kabinetnya akan diisi oleh profesiona," Tim menerangkan.
Selanjutnya, Jokowi juga dikecam karena konflik KPK dan Polri. "Masyarakat Indonesia khawatir kalau presidennya tidak mampu mengatasi korupsi," Tim menjelaskan.
"Jadi dia adalah presiden yang berada di antara kepungan politik. Pemerintahannya dipandang mengecewakan. Karena itu, dengan tidak memberikan grasi, Jokowi mengharapkan dukungan politik. Apalagi, kasus hukuman mati ini juga dipantau oleh seluruh masyarakat Indonesia," paparnya.
"Saat ini, semua orang Indonesia tahu siapa Andrew Chan dan Miuran Sukumaran. Jadi Jokowi akan melakukan tindakan yang tidak mengecewakan rakyatnya. Dia lebih peduli soal itu, daripada persepsi dan tekanan internasional," tuturnya.
