Hasto: Kongres Bahas Komunikasi Efektif dengan Pemerintah Jokowi

Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menegaskan, Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, akan membicarakan cara memperbaiki komunikasi antara PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintah dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Agenda dalam kongres ini juga akan membahas mekanisme komunikasi yang efektif untuk itu. Mengingat sejak awal ketika Bu Megawati beri mandat pada Jokowi (menjadi Presiden) saat itu yang ada adalah komitmen ideologis, sehingga dalam konteks itu yang hubungannya bersifat kordinatif antara seluruh partai pengusung, tidak hanya PDI Perjuangan, tentu saja akan diperbaiki," kata Hasto usai acara gelar budaya sebagai ramah tamah jelang Kongres IV, Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Depasar, Bali, Rabu (8/4/2015).

Hasto menyadari, pemerintah saat ini memang dalam masa yang sulit. Karenanya, PDI Perjuangan hadir untuk membantu atau memperbaiki masalah yang dihadapi pemerintah.

"Ya memang tantangan pemerintah saat ini sangat berat. Sejak awal kami sadar, dalam hal APBN, fiskal begitu terbatas, kemudian termasuk masalah-masalah global, sehingga dalam konteks itu harus banyak yang diperbaiki, terkait dengan kordinasi dan komunikasi dengan pemerintah," kata dia.

Meski demikian, dia menegaskan, PDI Perjuangan sangat jelas berada di dalam pemerintahan. Bahkan, PDI Perjuangan menjadi kekuatan penopang bagi pemerintahan itu sendiri.

Hasto menambahkan, Kongres ini akan dihadiri empat orang Menteri Kordinator pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka, sambungnya, akan memberikan pemaparan nawa cita pemerintahan Jokowi supaya sesuai dengan struktur kepengurusan PDI Perjuangan periode 2015-2020 nanti.

"Hal itu sangat tercermin dalam agenda kongres, di mana dalam pembagian komisi, pada bagian yang kedua, akan secara khusus dibahas agenda pemerintahan. Bahwa Pak Jokowi menugaskan Menko untuk memberikan materi dan nanti akan berdialog dengan peserta kongres dalam kaitannya untuk menjabarkan nawa cita dalam program pemerintahan Jokowi. Sehingga struktur dalam rapat komisi bagian kedua, strukturnya menyesuaikan struktur kementerian kordinator yang ada di pemerintahan," ucapnya.