Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum bisa menyusun pemerintahannya dengan benar. Bahkan menurutnya, manajemen pemerintahan dan politik Jokowi masih sangat amburadul.

"Kita harus mengakui bahwa manjemen pemerintahan dan politik Jokowi itu memang masih amburadul. Misalnya bagaimana rekrutmen untuk jabatan-jabatan publik, atau jabatan di BUMN, itu masih amburadul. Menurut saya, prinsip 'the right man on the right place' itu belum terjadi," ungkap Ikrar, dalam acara diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).

Menurut Ikrar lagi, "keamburadulan" mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dipertegas dalam lemahnya kemampuan dalam mengelola komunikasi politik antara dirinya dengan Wakil Presiden (Wapres), dengan partai pendukung, dan juga dengan partai lainnya. Pasalnya menurutnya, Jokowi masih berpatokan pada besarannya saja.

"Jadi, kelembagaan politiknya gak jelas. Bagamana Jokowi mengelola politik, maksudnya antara dia sebagai Presiden dengan Wakil Presiden, dan juga dengan partai pendukung maupun partai lain, itu menurut saya masih lemah. Beliau itu masih cuma melihat besarannya saja," tambahnya.

Namu selain terhadap Presiden Jokowi, Ikrar pun menyarankan kepada PDIP untuk bisa menempatkan posisinya secara benar, untuk bisa memetakan apa saja yang harus dilakukan oleh partai dan pemerintah. Pasalnya menurutnya, tanggung jawab partai dengan pemerintah itu berbeda.

"Menurut saya, belum ada suatu kelembagaan politik di PDIP. Yaitu (soal) bagaimana posisi partai dan juga bagaimana posisi pemerintahan, apa yang harus dijalankan oleh partai, dan apa yang harus dijalankan oleh pemerintah. Itu yang harus dipikirkan oleh PDIP. Termasuk Megawati, (juga) belum klop. Karena kita tahu, pemerintah itu tanggung jawab politiknya itu berbeda dengan partai politik. Jadi, ini yang perlu dipahami," tutupnya.