Dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Pelapor Khusus PBB mengenai Situasi HAM Palestina Prof Dr Makarim Wibisono MA-IS MA menegaskan, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) perlu direformasi.

"Itu karena PBB dibentuk dengan geopolitik tahun 1945 dan sampai saat ini belum berubah, sehingga PBB kini kehilangan kredibilitas, legitimasi, dan representasi," katanya.

Dalam acara yang juga dihadiri sejumlah mantan Menlu dan perwakilan negara sahabat itu, ia menjelaskan hilangnya kredibilitas, legitimasi, dan representasi PBB itu berbahaya, karena konflik di dunia takkan terselesaikan.

"Kalau perlu, pemerintah Indonesia mendorong inisiasi perlunya reformasi PBB, karena UUD 1945 mengamanatkan itu dan Indonesia juga merupakan negara terbesar keempat di dunia," katanya.

Menanggapi wacana lama yang disuarakan kembali itu, Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai Indonesia dapat saja mendorong wacana itu untuk kepentingan perdamaian dunia, namun Indonesia tak perlu memaksakan diri untuk menjadi salah satu dari anggota tetap lembaga dunia itu.
 
"Reformasi PBB itu sebenarnya bukan isu baru, tapi sekarang memang sudah surut, karena pihak yang sudah menikmati kedudukan selama ini memang sulit melakukan distribusi kekuasaan," katanya saat menghadiri pengukuhan Makarim di Rektorat Unair Surabaya, akhir pekan lalu.

Untuk kepentingan perdamaian dunia dan stabilitas ekonomi, lanjutnya, Indonesia bisa saja menyuarakan kembali isu reformasi PBB itu. Namun menurutnya, Indonesia tak perlu menjadi anggota tetap, karena di kawasan Asia masih ada Jepang dan India.

Menurut dia, Indonesia memang layak diperhitungkan untuk menjadi anggota tetap PBB, karena posisi Indonesia dalam perekonomian global sudah masuk peringkat 16, bahkan Indonesia juga menjadi salah negara demokrasi yang besar di dunia serta berpenduduk Muslim terbesar.

"Bisa saja Indonesia menyuarakan wacana reformasi PBB itu dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada akhir April mendatang, tapi forum KAA itu sebenarnya lebih tepat untuk kerja sama yang nyata di bidang ekonomi," katanya.

Sementara Menlu Retno LP Marsudi menyatakan dirinya tidak berhak menanggapi wacana akademik.

"Itu wacana akademik, biarlah menjadi perbincangan akademik dulu," katanya. (Antara)