Pemerintah Indonesia memprotes Pemerintah Arab Saudi karena tidak memberitahukan perihal waktu eksekusi mati (qishas) terhadap tenaga kerja wanita Indonesia Siti Zaenab binti Duhri Rupa di Madinah, hari Selasa (14/4/2015) pukul 10.00. Informasi soal hukum pancung terhadap Siti baru diterima Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, dari pengacara Khudran Al Zahrani pada pukul 14.00 WIB.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan protes kepada Pemerintah Arab Saudi karena tidak menyampaikan notifikasi kepada Perwakilan RI maupun kepada keluarga mengenai waktu pelaksanaan hukuman mati tersebut," bunyi keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Suara.com.

Terkait berpulangnya Siti Zainab, Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita mendalam kepada sanak keluarga.

Siti Zainab, perempuan kelahiran Bangkalan, 12 Maret 1968, dipidana mati dalam kasus pembunuhan Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba, istri majikannya di Arab Saudi pada tahun 1999. Siti Zainab ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.

Setelah melalui rangkaian proses hukum, pada 08 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati qishash kepada Siti Zainab. Dengan jatuhnya keputusan qishas tersebut maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban. Namun pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil baligh.

Pada tahun 2013, setelah dinyatakan akil baligh, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi telah menyampaikan kepada Pengadilan perihal penolakannya untuk memberikan pemaafan kepada Siti Zainab dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Hal ini kemudian dicatat dalam keputusan pengadilan pada tahun 2013.

Pemerintah Indonesia telah melakukan semua upaya secara maksimal untuk membebaskan Siti Zaenab dari hukuman mati. Secara hukum, Pemerintah Indonesia menunjuk pengacara Khudran Al Zahrani untuk memberikan pendampingan hukum kepada Siti Zainab serta memberikan pendampingan dalam setiap persidangan.

Tiga Presiden RI, yakni Alm. Abdurrahman Wahid (2000), SBY (2011) dan Joko Widodo (2015) juga telah mengirimkan surat resmi kepada Raja Saudi yang berisi permohonan agar Raja Arab Saudi memberikan pemafaan kepada WNI tersebut. Selain itu, Kepala Perwakilan RI di Riyadh maupun Jeddah juga telah mengirimkan surat resmi kepada Emir di Mekkah dan Madinah untuk mendorong pemberian maaf bagi Siti Zainab.

Menlu RI juga telah menyampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri pada Maret 2015, untuk membantu melakukan pendekatan kepada keluarga untuk memberikan pemaafan. Pemerintah pun sudah menawarkan pembayaran diyat melalui Lembaga Pemaafan Madinah sebesar SR 600 ribu atau sekitar Rp2 Miliar.