Jusuf Kalla Juga Bisa Diperiksa Dalam Kasus Korupsi Kondensat

Laban Laisila | Erick Tanjung | Suara.com

Rabu, 10 Juni 2015 | 16:16 WIB
Jusuf Kalla Juga Bisa Diperiksa Dalam Kasus Korupsi Kondensat
Wapres Jusuf Kalla menyaksikan islah Partai Golkar. (Suara.com/ Oke Atmadja)

Suara.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menuturkan, bila butuhkan tidak menutup kemungkinan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam penjualan kondensat yang diduga merugikan negara Rp2 triliun.

"Secara prinsip semua yang fakta-fakta yang ada di berita acara pasti di klarifikasi. Apakah klarifikasi itu urgent atau tidak. Kalau tidak, tentu tidak dilakukan pemeriksaan, tapi kalau urgent akan dilakukan pemeriksaan," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Sebelumnya, ‎mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, bahwa rapat penjualan kondensat pada Mei 2008 dipimpin langsung oleh Kalla selaku Wakil Presiden.

Hal itu dibeberkan oleh Sri saat diperiksa penyidik di kantor Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.

Saat ditanya apakah polisi akan memanggil Kalla untuk dimintai keterangan dalam kasus ini, Badrodin mengaku peluang itu terbuka.

"Kalau itu signifikan dan menguatkan kasus tindak pidana yang disangkakan pasti dilakukan pemeriksaan," tegasnya.

‎Sebelumnya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla secara tidak langsung membenarkan, kalau saat menjabat sebagai Wakil Presiden RI era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan rapat penyelamatan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) yang saat itu mengalami kesulitan keuangan.

"Justru itu, kalau tidak buruk maka tidak akan dibantu. Makanya dia buruk, perlu dikasih kerjaan (penjualan kondensat). Jadi ya kita bikin rapat itu," kata JK saat ditemui dalam acara Green Infrastructure Summit Indonesia 2015 di Hotel Fairmount, Jakarta Selatan, Senin (9/6/2015).

Kendati demikian, JK menolak jika dirinya kut disalahkan terkait kebijakan terhadap TPPI untuk menjual kondesat tersebut.

Pasalnya, kebijakan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan yang benar. Sebaliknya JK malah menyalahkan pihak TPPI yang tidak membayar atas kondensat yang diberikan BP Migas.

"Ini ngga salah. Salahnya bukan yang memberi kerjaannya, tapi uangnya tidak dibayar (untuk pembayaran kondendat)," tegas JK.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Beda dengan JK, Ahok Malah Bisa Nikmati Suara Pengajian di Masjid

Beda dengan JK, Ahok Malah Bisa Nikmati Suara Pengajian di Masjid

News | Selasa, 09 Juni 2015 | 20:45 WIB

Bakar 14 Kapal, JK Puji Cara Menteri Susi Perangi Illegal Fishing

Bakar 14 Kapal, JK Puji Cara Menteri Susi Perangi Illegal Fishing

Bisnis | Selasa, 09 Juni 2015 | 17:37 WIB

Rupiah Anjlok, JK Janji Perbaiki Pertumbuhan Ekonomi

Rupiah Anjlok, JK Janji Perbaiki Pertumbuhan Ekonomi

Bisnis | Selasa, 09 Juni 2015 | 16:07 WIB

Polisi Didesak Ungkap Pejabat  yang Terlibat Korupsi Kondensat

Polisi Didesak Ungkap Pejabat yang Terlibat Korupsi Kondensat

News | Selasa, 09 Juni 2015 | 14:10 WIB

Terkini

Studi CISDI: 9 dari 10 Makanan Kemasan di Indonesia Tinggi Gula, Garam, dan Lemak

Studi CISDI: 9 dari 10 Makanan Kemasan di Indonesia Tinggi Gula, Garam, dan Lemak

News | Rabu, 29 April 2026 | 23:25 WIB

KPK 'Skakmat' Ancaman Gugatan Rp300 Triliun Noel: Fokus Sidang, Jangan Membangun Opini!

KPK 'Skakmat' Ancaman Gugatan Rp300 Triliun Noel: Fokus Sidang, Jangan Membangun Opini!

News | Rabu, 29 April 2026 | 22:30 WIB

Periksa Suami Fadia Arafiq, KPK Telusuri 'Jalur Panas' Uang di Perusahaan Keluarga

Periksa Suami Fadia Arafiq, KPK Telusuri 'Jalur Panas' Uang di Perusahaan Keluarga

News | Rabu, 29 April 2026 | 22:04 WIB

Lawan KPK, Noel Ancam Gugat Rp 300 Triliun: 'Tak Ambil Satu Rupiah Pun, Semua untuk Buruh!'

Lawan KPK, Noel Ancam Gugat Rp 300 Triliun: 'Tak Ambil Satu Rupiah Pun, Semua untuk Buruh!'

News | Rabu, 29 April 2026 | 21:22 WIB

KPK Bidik Peran Suami Fadia Arafiq di Pusaran Korupsi Proyek Outsourcing Pekalongan

KPK Bidik Peran Suami Fadia Arafiq di Pusaran Korupsi Proyek Outsourcing Pekalongan

News | Rabu, 29 April 2026 | 21:20 WIB

Usut Tragedi Bekasi Timur: Usai Sopir Taksi Green SM, Besok Giliran Masinis Diperiksa Polisi

Usut Tragedi Bekasi Timur: Usai Sopir Taksi Green SM, Besok Giliran Masinis Diperiksa Polisi

News | Rabu, 29 April 2026 | 21:09 WIB

Kenapa Banyak Bajak Laut di Somalia? Kapal Honour 25 Berisi 4 WNI Disandera Perompak

Kenapa Banyak Bajak Laut di Somalia? Kapal Honour 25 Berisi 4 WNI Disandera Perompak

News | Rabu, 29 April 2026 | 20:47 WIB

Kilas Balik Misi Berdarah TNI Bebaskan Kapal Sinar Kudus dari Cengkeraman Perompak Somalia

Kilas Balik Misi Berdarah TNI Bebaskan Kapal Sinar Kudus dari Cengkeraman Perompak Somalia

News | Rabu, 29 April 2026 | 20:29 WIB

10  Jam Terjepit Dalam Kereta, Kisah Endang Melawan Maut Usai Sempat Dikira Tim SAR Meninggal

10 Jam Terjepit Dalam Kereta, Kisah Endang Melawan Maut Usai Sempat Dikira Tim SAR Meninggal

News | Rabu, 29 April 2026 | 20:27 WIB

Orang Tua Korban Daycare Little Aresha Ajukan Perlindungan dan Restitusi ke LPSK

Orang Tua Korban Daycare Little Aresha Ajukan Perlindungan dan Restitusi ke LPSK

News | Rabu, 29 April 2026 | 20:04 WIB