72 Orang Sudah Daftar Calon Pimpinan KPK

Siswanto | Suara.com

Minggu, 14 Juni 2015 | 20:18 WIB
72 Orang Sudah Daftar Calon Pimpinan KPK
Berbaju hijau muda, juru bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Betti Alisjahbana [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Juru bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Betti Alisjahbana mengungkapkan sudah ada 72 pendaftar calon pimpinan lembaga antikorupsi ini.

"Sampai Jumat (11/6) sore ada 72 orang yang telah mendaftar. Saya melihat pada Sabtu (12/6) dan Minggu (13/6) ada beberapa orang lagi yang mendaftar lewat e-mail, tetapi belum dikonsolidasikan," ujarnya di Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Betti mengatakan selanjutnya Pansel KPK akan melakukan penjaringan di sembilan kota yang akan dilaksanakan pada 16 hingga 22 Juni 2015.

Kegiatan penjaringan ke berbagai daerah, menurut dia, bertujuan sosialisasikan proses seleksi Pimpinan KPK periode 2015 hingga 2019 ke publik dan kelompok-kelompok ahli/profesional berkaitan anti-korupsi.

Selain itu, ia mengemukakan, kegiatan tersebut juga untuk mengidentifikasi tantangan dan agenda pemberantasan korupsi di daerah serta mengidentifikasi calon potensial pimpinan KPK yang tertarik untuk mengikuti proses seleksi.

Jadwal acara di daerah yang melibatkan sembilan anggota Pansel KPK itu pada 16 Juni ke Makasar, kemudian 17 Juni ke Padang, Yogyakarta, Medan, lalu 18 Juni ke Balikpapan, Semarang, Pontianak, dilanjutkan 19 Juni ke Bandung, Malang, serta dan 22 Juni ke Depok.

Betti mengungkapkan, kegiatan ke daerah ini diselenggarakan dengan bekerja sama dengan Masyarakat Sipil Anti Korupsi, seperti Transparency Independent Indonesia, Indonesia Corruption Watch dan Kemitraan.

Pendaftaran calon pimpinan KPK dimulai pada 5 Juni dan akan ditutup pada 24 Juni. Selanjutnya, Pansel akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan atas nama-nama pendaftar pada 27 Juni hingga 26 Juli 2015. Pansel akan menyeleksi dengan tes pembuatan makalah hingga tes wawancara.

Sebanyak delapan nama akan dipilih Pansel KPK, dan kemudian diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.

Presiden akan meneruskan nama-nama itu ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Polri Ajukan Tiga Nama untuk Calon Pimpinan KPK

Polri Ajukan Tiga Nama untuk Calon Pimpinan KPK

News | Jum'at, 12 Juni 2015 | 14:56 WIB

Pakar: Perlu Pemilahan Jenis Pidana Kejahatan Pimpinan KPK

Pakar: Perlu Pemilahan Jenis Pidana Kejahatan Pimpinan KPK

News | Jum'at, 12 Juni 2015 | 05:59 WIB

Terkini

DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH

DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH

News | Kamis, 16 April 2026 | 21:03 WIB

Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah

Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah

News | Kamis, 16 April 2026 | 20:56 WIB

Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang

Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang

News | Kamis, 16 April 2026 | 20:41 WIB

Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas

Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas

News | Kamis, 16 April 2026 | 20:00 WIB

Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu

Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu

News | Kamis, 16 April 2026 | 19:56 WIB

Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara

Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara

News | Kamis, 16 April 2026 | 19:51 WIB

Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata

Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata

News | Kamis, 16 April 2026 | 19:51 WIB

Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps

Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps

News | Kamis, 16 April 2026 | 19:42 WIB

Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028

Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028

News | Kamis, 16 April 2026 | 19:39 WIB

Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba

Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba

News | Kamis, 16 April 2026 | 19:33 WIB