Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diminta untuk memperhatikan dampak dari dana aspirasi yang diusulkan besarnya mencapai Rp20 miliar per anggota dewan setiap tahun.
Juru Bicara Koalisi Kawal Anggaran, Roy Salam mengatakan, berhubung dana aspirasi ini masih menjadi perdebatan di masyarakat, perlu adanya pengawalan dari rakyat agar dana tersebut tidak digunakan hanya untuk perorangan anggota DPR.
"Ini kan masih berproses. Jadi perlu dilihat persoalan ini secara komprehensif. Lihat juga dampak secara luas, baik dampak pada tata kelola keuangan negara, dan juga potret dampak politik ke depan," ujar Roy, dalam diskusi bertajuk "Dana Amunisi DPR", di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).
Roy menjelaskan, dalam hal tata kelola keuangan negara, sudah dijelaskan di awal proses pengaanggaran serta sudah dialami perkembangannya di masa lalu.
"Saat ini, dengan adanya Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, itu satu paket reformasi keuangan negara. Bagaimana kita jadikan anggaran itu dikelola baik oleh negara dengan tujuan untuk mensejahterakan (rakyat)," papar Roy.
Roy menilai, saat ini alokasi anggaran yang telah diterima DPR untuk menerima aspirasi-aspirasi rakyat pun masih belum efektif.
"Selama ini lihat, alokasi anggaran tidak seluruhnya terakomodir di Musrenbang. Bahkan biasanya sebagian kecil masih ada proses perencanaan (pembangunan) yang top down," jelasnya.
"Dalam konstitusi kan sudah jelas bagi fungsi. Apakah pembahasan APBN sudah berkualitas atau belum? Apakah hasil reses di dapil yang disalurkan kepada mitra kerja di level Banggar dan Menkeu, sudah tersampaikan?" ujarnya pula.
TERPOPULER
