Suara.com - Politisi Senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengomentari isu yang dilempar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal adanya menteri yang mengata-ngatai Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, tidak pantas seorang menteri mengatai Presiden.
"Kita yang dengar itu akan geleng-geleng kepala. Kalau saya presidennya, saya gecek-gecek, ini sudah nggak tau diri," kata Pramono di DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Menyusul pernyataan yang dilontarkan Tjahjo, beredar transkrip rekaman pernyataan seorang menteri perempuan yang bernada merendahkan Presiden Jokowi. Pramono mengaku, transkrip rekaman tersebut sudah beredar 3 pekan yang lalu. Pramono menyebutkan pula bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto sudah mengetahui hal itu.
"Yang jelas materi yang disampaikan sensitif dan bukan berupa statement pendek, tapi panjang, dan diperdengarkan di komunitas terbatas," kata dia.
Hal ini, menurut Pramono ini bisa menjadi catatan untuk Presiden Jokowi untuk segera melakukan penertiban.
"Kalau ada pembantu presiden yang punya pola pikir beda dengan presiden maka presiden punya kewenangan untuk menertibkan yang bersangkutan," ujarnya.
Pramono menerangkan, PDI Perjuangan tidak pernah meminta jatah menteri tambahan ketika reshuffle dilakukan. Dia mengatakan, PDI Perjuangan sudah biasa di luar pemerintah. Karena saat ini di dalam pemerintahan, PDI Perjuangan punya tanggungjawab untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Untuk penguatan presidensial lebih baik itu tanggung jawab kami. Tapi pembahasan reshuffle menteri ini domain pemerintahan maka sepenuhnya presiden untuk bersikap kebijakan keputusan pemerintahan," kata Pramono.
