Suara.com - Perdana Menteri Cina Li Keqiang menyatakan frustrasi banyak pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintahan yang malas dan korupsi. Mereka mengabaikan instruksi negara untuk memangkas birokrasi.
Pernyataan ini bukan pertama kali diucapkan Li. Namun saat ini Cina tengah mengalami pelambatan ekonomi.
Li berulang kali mengkritik pejabat selama setahun terakhir ini. Mereka lambat menjalankan arahan kebijakan Beijing. Sementara Presiden Xi Jinping terus menyuarakan seruan antikorupsi.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (9/7/2015) kemarin, pemerintah sudah mengirimkan 11 tim investigasi ke 18 provinsi di Cina. Hasil ini diserahkan ke rapat kabinet, Rabu kemarin.
"Tujuannya adalah menegakkan implementasi kebijakan," kata Li.
Dari hasil investigasi itu, ditemukan praktik korupsi. Modusnya mencatat dana yang tidak terpakai menjadi terpakai. Seharusnya dana itu telah digunakan untuk pembiayaaan proyek-proyek.
"Menahan pekerjaan tanpa melakukan pekerjaan dan mencatat pekerjaan itu adalah contoh khas dari korupsi resmi. Para pejabat ini harus bertanggungjawab!" seru Li.
Sementara persetujuan administrasi untuk proyek-proyek dan dokumen lainnya yang seharusnya telah disederhanakan, Li mengatakan beberapa daerah yang melihat peningkatan dalam birokrasi.
"Apakah mereka 'bermain'? Kita harus tegas menyelidiki ini! Kita harus mempublikasikan contoh-contoh yang tidak bertanggung jawab" dia menambahkan.
Untuk mendukung perekonomian, bank sentral Cina sudah memangkas suku bunga pinjaman untuk keempat kalinya. Ini dilakukan dalam tujuh bulan sampai Juni. Selain itu Beijing menurunkan jumlah uang tunai. Sementara bank harus tetap menyimpan cadangan.
Kebanyakan analis percaya Cina bisa menurunkan suku lagi. Ini bisa dilakukan bersama penguranga rasio persyaratan cadangan lebih lanjut untuk memastikan ekonomi tumbuh sekitar 7 persen sampai akhir tahun. (Reuters)
