Suara.com - Koordinator ICW Emerson Juntho menilai pasal penghinaan Presiden yang sekarang sedang diajukan pemerintah ke DPR dalam RUU KUHP bisa menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers.
"Ini bisa menjadi ancaman bagi kebebasan pers, kalau kasusnya KY, dan ICW berlanjut ke pengadilan dan itu dinyatakan berlanjut, ini akan jadi preseden, semua orang akan menjadikan kasus ini sebagai acuan," kata Emerson usai menghadiri acara di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Emerson khawatir nanti tidak akan ada lagi narasumber berita yang bisa mengritik institusi atau kebijakan Kepala Negara gara-gara pasal tersebut.
"Kalau ada yang kritis terhadap suatu institusi atau pihak tertentu tentu akan melakukan hal yang serupa," kata Emerson yang belum lama ini dilaporkan dosen Unpad, Romli Atmasasmita, ke polisi dalam kasus pencemaran nama baik.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar juga bereaksi keras atas pengajuan pasal penghinaan Presiden, padahal sebelumnya sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi.
"Ini sudah sepatutnya ditarik. Karena sudah tidak zamannya lagi. Karena mengritik Presiden itu bagian dari demokrasi," kata Haris di Dewan Pers.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyodorkan 786 pasal RUU KUHP ke DPR untuk dimasukkan ke KUHP, di antaranya pasal tentang penghinaan Presiden.
