Kritikan Pedas itu Bukan Penghinaan dan Ancaman Buat Presiden

Laban Laisila

Selasa, 04 Agustus 2015 | 14:44 WIB
Kritikan Pedas itu Bukan Penghinaan dan Ancaman Buat Presiden
Presiden Jokowi dan Iriana Widodo. [Antara]

Suara.com - Rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  ingin menghidupkan lagi pasal penghinaan presiden dalam revisi Undang-undang KUHP mendapat tentangan keras.

Salah satu yang menentang, yakni bekas terpidana kasus penghinaan presiden pada 1993 lalu, Yeni Rosa Damayanti yang dihubungi suara.com.

Yeni Rosa mengungkapkan, pasal penghinaan presiden itu sudah tidak lagi relevan saat ini, apalagi sejak Mahkamah Konstitusi menghapusnya pada 2006 lalu.

Dia juga sekaligus merespon pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sempat mewajarkan kalau pasal ini diberlakukan lagi karena presiden perlu dihormati dan dilindungi.

“Dilindungi iya dari ancaman pembunuhan. Misalnya penculikan dan ancaman lain. Kalau kritik bisa macam-macam, bisa pedas. Itu dilindungi dari apanya? Kalau dilindungi dari kritikan orang, itu bukan ancaman yang real,” tegas Yeni melalui sambungan telepon, Selasa (4/8/2015).

Yeni sekaligus meminta kepada DPR untuk tidak menyetujui usulan pasal penghinaan ini, meski dia ragu DPR mau membatalkannya.

“Pasti nggak heran kalau mereka mendukung. Semua orang kan terkejut karena pemerintahan Jokowi (yang usul). Banyak aktivis kecewa. Bedanya mungkin bukan karena pada dasarnya militeristik, karena dia tidak tahu,” ujar Yeni lagi.

Menurutnya, Jokowi mesti berhati-hati pada rencana revisi KUHP dan pasal penghinaan presiden itu karena bisa berdampak pada masyarakat luas.

Yeni diketahui sempat diincar untuk didakwa lagi dengan pasal serupa pada 1995. Dia dituding ikut dalam salah satu ceramah kegiatan mahasiswa di Berlin, Jermanm yang dianggap menghina Presiden Soeharto yang juga diikuti oleh Sri Bintang Pamungkas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah mengajukan 786 Pasal dalam RUU KUHP ke DPR untuk disetujui menjadi UU KUHP, antara lain pasal mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang sebenarnya sudah dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2006.

Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP berbunyi: "setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Ketegori IV."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pasal Penghinaan Presiden Mau Dihidupkan, Yeni Rosa: Jokowi Ndeso

Pasal Penghinaan Presiden Mau Dihidupkan, Yeni Rosa: Jokowi Ndeso

News | Selasa, 04 Agustus 2015 | 13:56 WIB

Pimpinan DPR Evaluasi Ide Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden

Pimpinan DPR Evaluasi Ide Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden

News | Selasa, 04 Agustus 2015 | 12:22 WIB

DPR Akan Dalami Usulan Pemberlakuan Pasal Penghinaan Presiden

DPR Akan Dalami Usulan Pemberlakuan Pasal Penghinaan Presiden

News | Selasa, 04 Agustus 2015 | 12:21 WIB

JK: Wajar Pasal Penghinaan Presiden Kembali Diberlakukan

JK: Wajar Pasal Penghinaan Presiden Kembali Diberlakukan

News | Senin, 03 Agustus 2015 | 23:00 WIB

Terkini

Suara Ledakan 5 Kali Disertai Asap Putih Bikin Geger Warga Cilandak-Simatupang

Suara Ledakan 5 Kali Disertai Asap Putih Bikin Geger Warga Cilandak-Simatupang

News | Senin, 16 November 2026 | 15:06 WIB

BEM Nusantara Ungkap Kriteria Cawapres Ideal untuk Prabowo

BEM Nusantara Ungkap Kriteria Cawapres Ideal untuk Prabowo

News | Senin, 16 November 2026 | 15:06 WIB

Ucapan Maaf Presiden Prabowo kepada Malaysia dan Singapura Disorot Media Internasional

Ucapan Maaf Presiden Prabowo kepada Malaysia dan Singapura Disorot Media Internasional

News | Senin, 16 November 2026 | 15:06 WIB

Tersisa Sekitar 87100 Ekor, Komisi IV DPR Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

Tersisa Sekitar 87100 Ekor, Komisi IV DPR Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

News | Senin, 16 November 2026 | 15:04 WIB

Mengenal Stamp Hunter Indonesia: Tempat Berkumpulnya Para Pemburu Cap di Tanah Air

Mengenal Stamp Hunter Indonesia: Tempat Berkumpulnya Para Pemburu Cap di Tanah Air

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 15:04 WIB

Raffi Ahmad Siap Diperiksa soal Duit Endorse Rp14,69 Miliar

Raffi Ahmad Siap Diperiksa soal Duit Endorse Rp14,69 Miliar

News | Senin, 16 November 2026 | 15:02 WIB

5 Lip Balm untuk Mencerahkan Bibir Kusam dan Gelap, Mulai Rp31 Ribuan!

5 Lip Balm untuk Mencerahkan Bibir Kusam dan Gelap, Mulai Rp31 Ribuan!

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 15:02 WIB

Gen Z dan Milenial Cuma Suka Ajukan Pinjol, Tapi Nggak Mau Bayar

Gen Z dan Milenial Cuma Suka Ajukan Pinjol, Tapi Nggak Mau Bayar

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 15:01 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa: Sudahkah Konservasi Berpihak pada Satwa?

Wacana Relokasi Badak Jawa: Sudahkah Konservasi Berpihak pada Satwa?

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 15:00 WIB

Bukan Sekadar Padamkan Api, Lawrence Wong Ingin ASEAN Ungkap Dalang Kabut Asap

Bukan Sekadar Padamkan Api, Lawrence Wong Ingin ASEAN Ungkap Dalang Kabut Asap

News | Senin, 16 November 2026 | 14:59 WIB

×