11 Kabupaten di Sulsel Alami Kekosongan Pemerintahan

Suara.com - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyerahkan 11 nama Plt (Pejabat Pelaksana Tugas) kepala daerah ke Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Kesebelas Plt itu akan mengisi kekosongan pemerintahan yang ditinggalkan oleh bupati.

"Nama-namanya sudah kita serahkan ke Mendagri. Selanjutnya kita tunggu saja. Mereka semua yang diusulkan kalau disetujui akan mengisi jabatan bupati dan wakil bupati," ujar Syahrul di Makassar, Selasa (4/8/2015).

Dari 11 kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir tahun ini, enam di antaranya sudah habis di Agustus ini. Keenam bupati yang masa bakti bupatinya akan habis itu yakni; Andi Idris Syukur- Andi Anwar Aksa di Kabupaten Barru pada 11 Agustus, Ichsan Yasin Limpo-Abbas Alauddin di Kabupaten Gowa pada 13 Agustus Kabupaten Soppeng Andi Soetomo-Aris Muhammadiah pada 15 Agustus, Kabupaten Luwu Timur Hatta Marakarma-Thoriq Husler pada 27 Agustus.

Terlebih Kabupaten Pangkep Syamsuddin Andi Hamid- Rahman Assegaf berakhir Jumat, 7 Agustus dan Hatta Rahman-Harmil Mattotorang di Kabupaten Maros pada 10 Agustus pekan ini.

"Tidak ada masalah, kita sudah siapkan caretakernya dan tinggal menunggu keputusan Menteri, apakah disetujui atau tidak nama-nama yang kita ajukan," katanya.

Meski demikian, Syahrul tidak mau membeberkan siapa saja pejabat-pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel yang namanya diusulkan ke Kemendagri itu. "Maaf saya tidak jawab kalau itu. Karena sudah masuk ke teknis," ucapnya.

Syahrul menambahkan jika sampai batas masa bakti bupati berakhir belum ada keputusan dari Mendagri, tugas menjalankan pemerintahan akan diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda).

"Bisa saja Sekda yang mengisi kekosongan jika karaktaker belum disetujui Mendagri. Kita sama-sama berdoa saja, supaya nama-namanya segera keluar," jelasnya.

Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah (Otda) Pemprov Sulsel Andi Baso Pangerang membenarkan jika pihaknya telah mengirim nama-nama yang menjadi calon karateker ke pusat. Hanya saja, Baso Pangerang juga enggan membeberkan nama-nama tersebut siapa yang paling menguat ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah itu.

"Persoalan siapa yang akan ditetapkan dan ditunjuk nanti. Itu menjadi kewenangan pusat. Kita di daerah hanya mengusulkan saja," kata Baso Pangerang. (Antara)