Suara.com - Presiden Joko Widodo direncanakan bertemu pimpinan Komisi Pemilihan Umum untuk membahas tujuh daerah yang pasangan calon kepala daerahnya masih kurang dari dua pasangan calon.
"Setelah kita tunggu tadi malam (dengan perkembangan yang ada), Selasa sore saya akan bertemu dengan Ketua KPU, Mendagri dan Ketua DPR membicarakan masalah itu," kata Presiden usai meresmikan fasilitas perbankan bagi nelayan di Pelabuhan Kali Adem, Pluit, Jakarta, Selasa (4/8/2015) siang.
Presiden juga akan mengundang Bawaslu dan DKPP dalam pertemuan tersebut.
Kepala Negara mengatakan dalam pertemuan itu akan dibahas bagaimana penanganan masalah tersebut serta sejumlah opsi yang ada termasuk apakah diperlukan Perppu.
"Nanti tentu akan disampaikan (hasil pembicaraan-red) setelah bertemu," kata Presiden.
Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pimpinan DPR akan menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas terkait persoalan calon tunggal yang ada dalam pilkada serentak.
"Ya secepatnya. Sudah minta Komisi II DPR RI walaupun masih reses tapi kita sudah minta untuk segera membuat suratnya untuk kita teruskan ke presiden," kata Novanto di gedung Nusantara III, DPR.
Dia mengatakan dalam pertemuan nanti akan membahas soal peraturan pengganti undang-undang sebagai salah satu alternatif dari persoalan calon tunggal.
Novanto menjelaskan saat ini, DPR akan mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak dengan mendengarkan materi dari KPU karena persoalan tersebut sangat penting untuk dibahas.
"Evaluasi itu harus dilakukan secara mendalam dengan melengkapi kesiapan-kesiapan yang dilakukan KPU. Hal itu dilakukan agar DPR RI mengetahui masalah-masalah dalam pelaksanaan Pilkada serentak," ujarnya.
Dia menilai pelaksanaan pilkada serentak merupakan bentuk perwujudan demokrasi yang dipilih langsung oleh masyarakat. Menurut dia, masyarakat yang akan menilai semua permasalahan yang ada di pilkada.
"Jadi rakyat yang akan menilai dan menentukan semua masalah-masalah kepemimpinan di pilkada," ujarnya. (Antara)
