Suara.com - Setelah menggusur 520 rumah warga di RW 1, 2, dan 3, Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Pemerintah DKI Jakarta juga berencana merelokasi warga yang tinggal di RW 5, 6, 7, dan 8 ke rumah susun. Warga selama ini menetap di pinggir-pinggir Sungai Ciliwung.
Tapi sebelum menggusur mereka, pemerintah akan menawarkan kompensasi kepada warga.
"Tergantung. Kalau kita tutup ini udah nggak banjir, itu kan pasti ada tampungan air seperti danau gitu kan. Nah itu yang mau kita tawarkan ke warga (RW 5, 6, 7, dan 8)," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Setelah tanah pinggir sungai dibebaskan, pemerintah akan mengembalikannya ke fungsi semula yaitu tempat penyerapan air.
"Gimana kalau kita bangunin (rusun) apakah warga mau dipindahin atau nggak," kata Ahok.
Realisasi rencana tersebut agaknya masih lama karena pemerintah sekarang masih fokus pada penyelesaian masalah penggusuran di RW 1, 2, dan 3.
"Udah selesai ini dulu (normalisasi kali ciliwung di tempat yang sudah digusur)," jelasnya.
Ahok memastikan pemerintah akan memberikan uang ganti rugi, hanya kepada warga yang memang memiliki sertifikat tanah dan bangunan.
"Terus kalian tinggal di dalam ada sertifikat saya kasih 1,5 kali. Kalau nggak ada sertifikat, bisa buktikan tanah girik atau gimana, bukan jual beli lahan negara, tanah girik ada dasarnya, kita bisa kasih 1,2 dari harga beli," katanya. "1,5 kali itu buat warga yang punya sertifikat. Kalau kamu punya tanah girik ada dasar suratnya nih. Jadi kalau kamu punya 100 meter, saya akan kasih kamu 120. Tapi kalau kamu nggak ada dasar, cuma jual beli bangunan di atas tanah negara, itu nggak bisa."
TERPOPULER
