Suara.com - Tidak dapat dipungkiri lagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala daerah cukup besar. Terbukti dari hasil penetapan sejumlah tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, menyusul dikeluarkannya kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memberikan kekebalan bagi Kepala Daerah, KPK serasa dihalangi untuk menyentuh para raja kecil di daerah. Meski begitu, KPK masih punya cara lain untuk masuk melalui celah kebijakan yang dibuat oleh para kepala daerah, apakah mengandung pidana korupsi atau tidak.
"Karena selama ini KPK tidak pernah masuk melalui kebijakan (pemerintah daerah)," kata Pimpinan sementara KPK Johan Budi SP, saat dikonfirmasi Jumat (28/8/2015).
Menurut Johan, dasar lembaganya bekerja adalah apakah ada unsur pelanggaran pidana di kebijakan itu. Jika dilihat ada potensi terjadi korupsi, maka pimpinan akan memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan kebijakan itu.
"Tapi kalau tidak ada ya, tidak boleh kebijakan itu dipidanakan,''tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan jaminan tak akan memidanakan kepala daerah hanya karena kesalahan administrasi dalam penggunaan anggaran. Hal ini dilakukan demi mendorong penyerapan anggaran sehingga pertumbuhan ekonomi bertumbuh dengan cepat.
Dan menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, aturan soal kesalahan administrasi tidak dipidanakan itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Aturan itu untuk memberikan proteksi pada kepala daerah untuk berani menggunakan anggarannya.
