Suara.com - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul meminta KPK jangan tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi, termasuk dugaan suap Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, Medan, Sumatera Utara, yang belakangan menyinggung-nyinggung nama Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dalam pertemuan dengan Gatot di kantor Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat.
"Kalau kita apapun itu ingin setiap kasus diusut secara tuntas, bukan hanya kasus Pak Surya Paloh," ujar Ruhut di DPR, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Jika memang keterangannya dibutuhkan, Ruhut mendorong penyidik KPK memanggil Surya Paloh.
"Kita juga minta (KPK) jangan tebang pilih dalam memeriksa ini (Pak Paloh)," kata dia.
Saat ini, KPK tengah mendalami peristiwa pertemuan antara Gatot dan wakilnya, Tengku Erry Nuradi, bersama elite Partai Nasdem di Kantor DPP Nasdem. Dalam kasus ini, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Patrice Capella telah dimintai keterangan.
Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Viktor Laiskodat mengatakan tidak masalah KPK memeriksa Surya Paloh.
"Siapa saja di negeri ini boleh diminta datang (KPK), nggak ada masalah itu," kata Viktor di DPR.
Viktor menilai pertemuan antara Paloh dan Gatot wajar.
"Gatot sebagai gubernur cerita ada masalah dengan wakil gubernur, tidak pernah cocok. Nah itu minta untuk ketemu supaya didamaikan mereka. Setelah keluar (pertemuan) dari situ harus berdamai, itu perintah bang Surya, sebagai kakak untuk memberikan nasehat pada adik adiknya," ujar dia. "Yang nggak boleh, namanya ketua umum itu ketemu itu terus minta duit."
Dia enggan berspekulasi soal kaitan Partai Nasdem dalam kasus tersebut.
"Saya tidak pernah berpikir seperti itu (Nasdem dikait-kaitkan), kita berpikir positif saja, silakan saja mau sebut siapapun, pertanyaannya kembali kepada morality dan hati nuranimu," ujar dia.
