Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama menjadi Gubernur Jakarta tercatat sudah lebih dari 5 kali melakukan perombakan birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Hal itu yang membuat DPRD DKI kesulitan melakukan pengawasan yang maksimal kalau pejabatnya terus-terusan dirotasi dalam waktu dekat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni bahkan menyamakan apa yang dilakukan Ahok seperti perusahaan aplikasi Ojek online yang driver Gojek-nya setiap beberapa bulan berganti.
"Bagaimana kita mau monitoring kalau tiap bulan pejabatnya ganti? Sudah seperti Gojek sekian bulan ganti-ganti orang," kata Ghoni ketika dihibungi wartawan, Selasa (6/10/2015).
Anggota Komisi C itu menilai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah kepemimpinan Ahok banyak yang was-was apabila kerjanya kurang maksimal langsung di copot. Terlebih, Ahok diketahui sering kali melakukan pelantikan pejabat pada hari Jumat.
"SKPD ini banyak yang galau, kalau tiap hari Jumat itu seperti di KPK, Jumat keramat. Ganti-ganti pejabat terus, tapi (kinerja) masih rendah," ujarnya.
