Suara.com - Direktur Perkumpulan Media Lintas Komunitas Mujtaba Hamdi menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak konsisten menjalankan program Nawa Cita.
"Jokowi masih mengurusi konsolidasi politik dan melakukan kompromi- kompromi, belum konsisten dalam menjalankan apa ada di Nawa Cita. Masih banyak belok-belok," ujar Mujtaba di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Rabu (21/10/2015)
Ia menjelaskan program Nawa Cita yang dicanangkan Jokowi-JK pada butir dua berbunyi: Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Namun, kata dia, kenyataannya belum sesuai dengan ekspektasi.
Tidak hanya itu, banyak masyarakat sipil yang ditahan karena mengkritik pemerintah melalui sosial media. Mereka dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Saat ini, kata Mujtaba, pemerintah belum merealisasikan revisi UU ITE terutama pasal tentang pencemaran nama baik. Akibatnya masyarakat tidak bisa mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan. Hal tersebut, kata Mujtaba, makin memperkecil ruang partisipasi masyarakat sipil.
"Kita lihat korban UU ITE masih banyak yang ditahan ini peningkatan cukup tinggi. Di UU ITE ini bagian dari OGP (Open Government Partnership) yaitu salah satu karya yang menciptakan ruang sipil, dijamin agar ada suara yang masuk ke pemerintah. Kalau suara masyarakat sipil di kriminalisasi, ini akan bermasalah juga," tuturnya
