Suara.com - Penyidik KPK sudah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, baik itu anggota Komisi VII DPR dan juga beberapa pegawai dari direktorat jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM terkait kasus suap yang menjerat Dewie Yasin Limpo.
Kali ini, KPK giliran memeriksa Dirjen Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Rida Maulana, untuk mencari kejelasan perkara dugaan penerimaan hadiah terkait usulan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Deiyai, Papua Tahun angaran 2016.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DYL," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (6/11/2015).
Selain Rida, untuk meminta keterangan terkait kasus yang terungkap melalui operasi tangkap tangan pada tanggal 20 Oktober 2015 tersebut, KPK juga memeriksa sekretaris pribadi Dewie, Rinelda Bandaso.
Bersamanya juga diperiksa Pengusaha, Setiada dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Deiyai, Papua, Iranius. Namun, ketiganya tidak diperiksa untuk Mantan Anggota Komisi VII DPR dari Partai Hanura tersebut, melainkan diperiksa dalam kapasiras mereka sebagai tersangka.
Selasa 20 Oktober 2015 lalu, Dewie yang juga merupakan adik Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, ditangkap oleh satuan tugas KPK dalam operasi tangkap tangan. Bersamanya KPK juga menangkap beberapa orang lainnya di dua tempat yang berbeda, yakni Kawasan Kelapa Gading. dan Bandara Soekarno Hatta.
Dan dari sejumlah nama tersebut, selain Dewie mereka yang lain yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah sekretaris pribadi Dewie, Rinelda Bandaso, staf ahli Dewi, Bambang Wahyu Hadi; Pengusaha dari PT Abdi Bumi Cendrawasih, Setiadi, dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Deiyai, Papua, Iranius.
Iranius dan Setiadi diduga sebagai pemberi suap. Keduanya dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso, dan Bambang Wahyu Hadi diduga sebagai penerima suap. Mereka diduga melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
