Suara.com - Pemerintah Cina menghindar memberi selamat kepada pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi atas kemenangan partainya secara mutlak dalam pemilu.
Beijing selama beberapa dasawarsa memiliki hubungan erat dengan pemimpin militer otoriter Myanmar yang ditolak kuat para pemilih dalam pemilu terdahulu Partai Suu Kyi dan mengantongi kemenangan mutlak dalam pemilu, Jumat (13/11/2015).
Presiden Amerika Serikat Barack Obama dengan segera memberikan selamat kepada Suu Kyi, namun juru bicara kementerian luar negeri Cina agaknya lebih berhati-hati.
"Tiongkok akan terus memberikan bantuan dan melanjutkan kerja samanya di semua bidang yang saling menguntungkan bersama Myanmar," kata Hong Lei.
Ketika ditanya apakah Beijing telah mengucapkan selamat kepada Suu Kyi, Hong tidak menjawab secara langsung.
"Kami sungguh berharap bahwa Myanmar dapat memiliki stabilitas politik dan dapat mencapai pembangunan nasional," kata Hong dalam konferensi pers.
Tiongkok merupakan pendukung utama terhadap junta militer yang brutal di negara tersebut hingga membuat Suu Kyi harus menjadi tahanan rumah selama 15 tahun, saat negara itu menerima sanksi negara-negara Barat.
Myanmar sudah dinilai menyimpang jauh dari Beijing dan mengarah ke AS sejak bergerak menuju pemerintahan sipil pada 2011 yang menjadikan sanksi tersebut dicabut.
Tiongkok telah mengambil pendekatan pragmatis kepada Suu Kyi ketika partai yang dipimpinnya cenderung akan mengambil kekuasaan.
Partai Komunis yang berkuasa pun mengundangnya untuk kunjungan ke Tiongkok pada Juni, dan ia bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Balai Rakyat Agung atau "Great Hall of the People", tempat jamuan tradisional bagi para pemimpin asing.
Cina sering mengucapkan selamat ke negara-negara lain atas pemilu sukses mereka, bahkan negara yang demokrasinya dipertanyakan di negara Barat.
Myanmar, sebuah negara yang berada di pintu masuk Tiongkok dan sumber kunci sumber daya alam, merupakan kasus yang sensitif bagi negara satu partai itu, yang telah lama menolak seruan untuk merangkul pemilu yang demokratis. (AFP/Antara)
