Wakil Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan ruang bagi masyarakat dalam menentukan program terkait dana bantuan sosial. Dia berharap agar kebijakan yang berasal dari dana bansos tersebut tidak hanya menjadi program kaum elit saja.
"Yang lebih penting (dalam upaya memperketat terkait penggunan dana bansos) adalah memberikan kesempatan berpartisipasi dan melakukan pmberdayaan bagi masyarakat, kita harus rubah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, jangan hanya diserahkan kepada elit saja," kata Riza di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(14/11/2015).
Lebih lanjut Riza menjelaskan bahwa semakin elit seseorang maka keberadaannya semajin jauh dari kehidupan nyata masyarakat. Karena itu, otomatis dirinya tidak terlalu tahu apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Berilah kesempatan bagi pemberdayaan dan partisipasi bagi masyarakat, karena masyarakat tahu mana yang lebih diutamakan, kalau para elit, dia hanya tahu di lingkuan kecilnya saja, karena elit semakin jauh dari kondisi sebenarnya dari masyarakat, maka semakin dia tidak mengetahuinya," jelas Riza.
Dia pun berharap, agar keterlibatan mastarakat dalam program dana bansos tersebut dapat dimulai sejak dirancangkan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya. Dengan demikian, dana yang ada pun tidak bisa diselewengkan tanpa tujuan yang jelas.
"partisipasi masyarakat itu bila perlu sejak perencanaan hingga pelaksanaan, jangan hanya melibatkan kaum elit saja," tambahnya.
Sementara terkait akibat, dari adanya kebijakan para elit yang berujung pada penyelewengan dana bansos, Riza mendesak KPK agar di akhir masa jabatan pimpinan sekarang dapat menangkap semua pelaku yang dinilainya sering mengakalai para aparat penegak hukum.
"Kalau Polri dan Kejaksaan, mereka kan dapat APBD juga, sehingga agak sulit. Makanya kita berharap kepada KPK, agar diakhir masa sekrang, paling tidak pada November dan Desember ini, tangkap Kepala daerah yang terindikasi korupsi dana bansos tersebut," tutup Riza
