Menteri Susi: Penenggelaman Kapal Lanjut Meski Moratorium Usai

Ardi Mandiri | Suara.com

Minggu, 15 November 2015 | 01:18 WIB
Menteri Susi: Penenggelaman Kapal Lanjut Meski Moratorium Usai
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (suara.com/Dian Kusumo Hapsari)

Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan penenggelaman kapal akan terus berlanjut meski moratorium perizinan kapal perikanan eks-asing dinyatakan berakhir sejak akhir Oktober 2015.

"Kami akan tetap menenggelamkan kapal yang mencuri ikan di lautan Indonesia," kata Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/11/2015), Apalagi, menurut dia, penenggelaman kapal tersebut juga dinilai sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang telah berlaku selama ini.

Untuk itu, Susi mengaku tidak takut karena pihaknya melakukan sesuatu yang diperbolehkan dilakukan oleh UU tersebut.

Pascamoratorium, ia mengemukakan bahwa dirinya tidak lagi membuat kebijakan baru karena tinggal melaksanakan yang udah ada.

"Kebijakan Undang-Undang (UU) sudah banyak, tinggal melaksanakan yang sudah ada. Jika tidak sesuai peraturan, tidak boleh dilakukan. Tapi jika sesuai silakan saja. Jangan kembali mencuri," ucapnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa selama ini investor mengaku takut untuk berinvestasi di Indonesia karena negara dinilai tidak memberikan kepastian hukum.

Dengan melaksanakan UU tersebut, lanjutnya, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum yang selama ini mereka inginkan.

Petunjuk teknis pelaksanaan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap di kawasan perairan Indonesia dinilai perlu untuk dibahas di tingkat kabinet agar dapat dilakukan secara seragam oleh seluruh aparat Indonesia.

"Mohon Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) dibicarakan di tingkat kabinet," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Asep Burhanuddin dalam acara Kinerja Satu Tahun Kelautan dan Perikanan di kantor KKP, Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut Asep, pembahasan tersebut penting agar dapat ditemukan petunjuk teknis pelaksanaan yang seragam terkait penenggelaman kapal pencuri ikan oleh semua aparat seperti TNI dan Polri.

Dia juga menginginkan KKP tidak sampai membuat "MoU" (nota kesepahaman) yang tidak membuahkan hasil.

"Dengan Presiden yang baru mari kita jadikan laut sebagai masa depan kita," ucapnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pemerintah Siap Tenggelamkan 112 Kapal di Ambon

Pemerintah Siap Tenggelamkan 112 Kapal di Ambon

Bisnis | Rabu, 04 November 2015 | 19:18 WIB

Gunakan "Kata Bersayap", Pengusaha Dimarahi Menteri Susi

Gunakan "Kata Bersayap", Pengusaha Dimarahi Menteri Susi

News | Jum'at, 09 Oktober 2015 | 14:10 WIB

Menteri Susi: 50 Persen Rumput Laut di Dunia dari Indonesia

Menteri Susi: 50 Persen Rumput Laut di Dunia dari Indonesia

Bisnis | Jum'at, 09 Oktober 2015 | 12:07 WIB

Terkini

10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB

10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB

News | Minggu, 19 April 2026 | 17:30 WIB

KPK Bongkar Motif Korupsi Kepala Daerah: Bukan Cuma Biaya Politik, Ada yang Demi THR Pribadi

KPK Bongkar Motif Korupsi Kepala Daerah: Bukan Cuma Biaya Politik, Ada yang Demi THR Pribadi

News | Minggu, 19 April 2026 | 17:10 WIB

Selat Hormuz Kembali Ditutup, Ini Penjelasan Kemlu SOal Nasib 2 Kapal Tanker Pertamina

Selat Hormuz Kembali Ditutup, Ini Penjelasan Kemlu SOal Nasib 2 Kapal Tanker Pertamina

News | Minggu, 19 April 2026 | 16:55 WIB

Viral Makanan Tak Layak Prajurit Marinir, Menteri Perang AS Ngamuk Serang Media

Viral Makanan Tak Layak Prajurit Marinir, Menteri Perang AS Ngamuk Serang Media

News | Minggu, 19 April 2026 | 16:51 WIB

Seram! Ilmuwan Penting AS Menghilang Satu per Satu, Gedung Putih Desak FBI Usut Tuntas

Seram! Ilmuwan Penting AS Menghilang Satu per Satu, Gedung Putih Desak FBI Usut Tuntas

News | Minggu, 19 April 2026 | 16:40 WIB

Ketua Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun

Ketua Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun

News | Minggu, 19 April 2026 | 16:18 WIB

2 Tanker Pertamina Belum Bisa Bergerak, IRGC Perketat Selat Hormuz

2 Tanker Pertamina Belum Bisa Bergerak, IRGC Perketat Selat Hormuz

News | Minggu, 19 April 2026 | 16:15 WIB

Kala Jusuf Kalla Diserang Isu Menista Agama dan Ijazah Jokowi

Kala Jusuf Kalla Diserang Isu Menista Agama dan Ijazah Jokowi

News | Minggu, 19 April 2026 | 16:15 WIB

Pigai: Kritik Feri Amsari Tak Perlu Dipolisikan, Cukup Dijawab Data

Pigai: Kritik Feri Amsari Tak Perlu Dipolisikan, Cukup Dijawab Data

News | Minggu, 19 April 2026 | 15:57 WIB

Bareskrim Bongkar Jaringan Dolar AS Palsu di Banten: 5 Pelaku Ditangkap, Ratusan Lembar Disita

Bareskrim Bongkar Jaringan Dolar AS Palsu di Banten: 5 Pelaku Ditangkap, Ratusan Lembar Disita

News | Minggu, 19 April 2026 | 15:56 WIB