GBI Desak Australia dan AS Hentikan Kekerasan Pemerintah RI

Gerakan Buruh Indonesia (GBI) meminta dukungan Australia dan Amerika Serikat untuk menghentikan tindakan represif pemerintah Indonesia. Ini menyusul kekerasan polisi dalam membubarkan paksa aksi mogok nasional di Jababeka 1 Bekasi, Jawa Barat dan EJIP, Cikaran, Jawa Barat. 

Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi KSPI Roni Febrianto , mengatakan GBI meminta pemerintah Amerika Serikat menghentikan bantuan untuk Kepolisian Indonesia karena melakukan tindak kekerasan berlebihan. GBI melakukan desakan itu melalui afiliasi konfederasi serikat pekerja setempat. Di Amerika Serikat, GBI meminta International Trade Union Confederation agar menginstruksikan Konfederasi Serikat Buruh Amerika (AFL CIO). Dengan begitu, AFL CIO dapat mendesak Kementerian Luar Negeri mengecam untuk memprotes tindakan kekerasan pemerintah Indonesia.  

"GBI juga melakukan cara serupa untuk pemeirntah Australia. Afiliasi di Konfederasi Serikat Buruh Australia (ACTU) mendesak pemerintah Australia memprotes pemerintah Indonesia," kata Roni dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Kamis (26/11/2015).

Pada Rabu, (25/11/2015), 5 anggota massa aksi termasuk seorang anggota DPRD Bekasi yang menolak PP Pengupahan sempat ditahan di Polres Bekasi. Penahanan ini merupakan bagian dari tindakan polisi untuk membubarkan paksa protes yang mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah tersebut. Mereka ditangkap karena dianggap menjadi provokasi. Kepolisian Bekasi membebaskan mereka setelah melakukan interogasi. 

Buruh Indonesia menilai represi pemerintahan saat ini tidak jauh beda dengan gaya pemerintahan Orde Baru. Sebab, pertumbuhan ekonomi pro-modal menjadi prioritas mengalahkan prinsip demokrasi dan pemerataan ekonomi.

Pada Kamis, (26/11/2015), GBI akan tetap melanjutkan aksi mogok nasional hari ke-3. Titik unjuk rasa akan berpusat di kantor pemerintahan daerah. Di antaranya adalah kantor Gubernur DKI, kantor Bupati Bekasi, kantor Bupati Karawang, kantor Gubernur Banten, kantor Gubernur Sumut, kantor Bupati Purwakarta, dan kantor Gubernur Jatim. 

Tiga tuntutan buruh adalah: 

  1. Cabut PP no 78/2015 tentang Pengupahan.

2. Menolak formula kenaikan upah minimum yang berdasarkan Inflasi+PDB.

3. Meminta para Gubernur/Bupati/Walikota menaikan upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan dan menetapkan upah minimum sektoral.

Gerakan Buruh Indonesia terdiri dari gabungan berbagai konfederasi dan federasi serikat pekerja di Indonesia. GBI adalah gabungan dari KSPI, KSBSI, KPBI,  KSPSI pimpinan Andi Gani, KASBI, FSPASI, SBSI 1992, Gaspermindo, GOBSI, GSBI.