Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang, Buruh Desak Pramono Anung Revisi UMP Jakarta

Vania Rossa, Faqih Fathurrahman

Senin, 29 Desember 2025 | 14:05 WIB
Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang, Buruh Desak Pramono Anung Revisi UMP Jakarta
Kaum Buruh Mendesak Pramono Anung Revisi UMP Jakarta. (Suara.com/Faqih)
baca 10 detik
  • Kaum buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP dan mengesahkan UMSP DKI Jakarta sebesar 0,9 persen.
  • Presiden KSPI menyatakan UMP Jakarta tidak naik menurunkan daya beli masyarakat dan lebih rendah dari KHL BPS.
  • Upah Jakarta (Rp5,73 juta) dinilai lebih rendah dibandingkan upah Bekasi dan Karawang (Rp5,95 juta).

Suara.com - Kaum buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta.

Selain itu, mereka juga meminta agar gubernur segera mengesahkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta sebesar 0,9 persen dari UMP.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, kenaikan UMP sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Namun, menurutnya, tidak meningkatnya UMP Jakarta justru akan berdampak langsung pada penurunan daya beli warga.

“Pemerintah DKI Jakarta menurunkan daya beli rakyat Jakarta,” kata Said Iqbal di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Ia menjelaskan, nilai upah minimum yang telah ditetapkan saat ini lebih rendah dibandingkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan selisih sekitar Rp160 ribu.

“Karena nilai Upah Minimum yang telah ditetapkan lebih rendah dari kebutuhan hidup layak atau KHL yang justru sudah diumumkan sendiri oleh BPS terkait pengubahan dengan selisih sekitar 160 ribu tersebut, berarti kita nombok, kawan-kawan semua nombok, rakyat Jakarta nombok,” imbuhnya.

Said Iqbal menilai seharusnya kenaikan upah dihitung berdasarkan upah riil, yakni dengan mempertimbangkan nilai harga barang.

“Upah riil itu artinya nilai harga barang melampaui kemampuan upah yang kita terima, itu upah riil. Kami meminta Gubernur untuk menetapkan upah minimum senilai Rp5,89 juta, yaitu nilai KHL yang telah ditetapkan oleh BPS tersebut,” ungkapnya.

baca juga

Ia juga menyinggung bahwa upah di Jakarta saat ini lebih rendah dibandingkan dengan upah di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang.

Akibatnya, upah pekerja di Jakarta justru berada di bawah buruh yang bekerja di daerah penyangga.

“Apakah masuk akal pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini,” ujar Said Iqbal.

Diketahui, upah di Bekasi dan Karawang saat ini mencapai Rp5,95 juta, sementara UMP DKI Jakarta berada di angka Rp5,73 juta.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik

Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik

News | Senin, 29 Desember 2025 | 13:50 WIB

Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi

Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi

News | Senin, 29 Desember 2025 | 13:08 WIB

Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi

Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi

News | Senin, 29 Desember 2025 | 12:32 WIB

Terkini

Usut Dugaan Makar Kasus Penyadapan, Polri Buka Suara Soal Pemeriksaan Pihak di Luar Kepolisian

Usut Dugaan Makar Kasus Penyadapan, Polri Buka Suara Soal Pemeriksaan Pihak di Luar Kepolisian

News | Kamis, 12 November 2026 | 11:32 WIB

Mau Pamit Mengundurkan Diri dari RI-2, Gibran Tiba di MPR Bawa Map Putih

Mau Pamit Mengundurkan Diri dari RI-2, Gibran Tiba di MPR Bawa Map Putih

News | Kamis, 12 November 2026 | 11:30 WIB

Pintu Kulkas Tidak Rapat? Ini Cara Mengatasinya

Pintu Kulkas Tidak Rapat? Ini Cara Mengatasinya

Sumut | Kamis, 12 November 2026 | 11:30 WIB

Apa Hubungan Anindya Salsa dengan Desta? Ini Kronologi Kedekatannya

Apa Hubungan Anindya Salsa dengan Desta? Ini Kronologi Kedekatannya

Lifestyle | Kamis, 12 November 2026 | 11:28 WIB

Gibran Rakabuming Raka Tiba di Gedung MPR, Bawa Surat Pengunduran Diri?

Gibran Rakabuming Raka Tiba di Gedung MPR, Bawa Surat Pengunduran Diri?

News | Kamis, 12 November 2026 | 11:27 WIB

Minta Upeti Tunai ke Kepala Sekolah, Skandal Korupsi Disdikbud Lamteng Dibongkar Kejati Lampung

Minta Upeti Tunai ke Kepala Sekolah, Skandal Korupsi Disdikbud Lamteng Dibongkar Kejati Lampung

Lampung | Kamis, 12 November 2026 | 11:27 WIB

BI Akui Pengumuman MSCI Bikin Rupiah Terus Anjlok

BI Akui Pengumuman MSCI Bikin Rupiah Terus Anjlok

Bisnis | Kamis, 12 November 2026 | 11:26 WIB

Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK di 2026, Masih Pantaskah Negara Membabi Buta Kejar Pajak?

Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK di 2026, Masih Pantaskah Negara Membabi Buta Kejar Pajak?

Your Say | Kamis, 12 November 2026 | 11:25 WIB

Justin Hubner Bersyukur Tolak Tawaran Rp40 Miliar untuk Pindah ke Persija, Ini Alasannya

Justin Hubner Bersyukur Tolak Tawaran Rp40 Miliar untuk Pindah ke Persija, Ini Alasannya

Bola | Kamis, 12 November 2026 | 11:24 WIB

Polri Tetapkan Kasus Penyadapan Presiden Sebagai Tindakan Makar, Tersangka Bisa Bertambah

Polri Tetapkan Kasus Penyadapan Presiden Sebagai Tindakan Makar, Tersangka Bisa Bertambah

News | Kamis, 12 November 2026 | 11:20 WIB

×