Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin menyarankan agar Ketua DPR Setya Novanto harus jujur sebagai pemimpin. Jika memang benar Setnov melakukan lobi untuk meminta saham kepada pihak PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait kontrak karya, maka dia harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.
TB Hasanuddin mengibaratkan kasus Setnov sebagai Ketua DPR layaknya seorang Muslim yang jadi imam tengah memimpin makmum dalam salat berjamaah.
Kata TB Hasanuddin, saat sang pemimpin melakukan kesalahan dia harus jujur dengan mundur untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
"Ibaratnya saya menjadi imam dalam Salat berjamaah lalu kentut, itu kan batal. Dan saya merasa dan tahu sudah kentut, saya kan harus mundur dan mengambil air wudhu kembali. Kemudian imam digantikan oleh makmum lain," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11/2015).
Namun, lanjutnya bila imam tersebut tidak merasa kentut dan wudhunya tidak batal, maka dia tetap melanjutkan salatnya hingga selesai.
"Tapi kalau imam itu tidak merasa kentut ya jangan membatalkan salatnya," katanya.
Hasanuddin menegaskan, dalam kasus tersebut Setnov harus bijak dan arif dalam bersikap. Menurutnya Setnov harus berani mengakui jika bersalah.
"Ini persoalan kejantanan dan nurani, jadi kembali kepada diri masing-masing," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, sebagai pimpinan DPR, Setnov tidak pantas bertemu dengan bos PT Freeport ataupun pengusaha tambang lainnya.
"Pertanyaannya pantas kah seseorang Ketua DPR menemui pengusaha. Kasus ini perlu diperdalam, siapa saja yang ada dalam rekaman pembicaraan itu. Nanti diminta ke MKD rekaman itu secara utuh untuk dibuka agar jelas duduk perkaranya," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Setya Novanto dilaporkan ke MKD oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Sudirman Said pada Senin 16 November lalu terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Namun, Setnov membantah tudingan bahwa dia mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.
