Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar kepada Mahkamah Kehormatan Dewan bisa menangkap suara rakyat sehingga keputusan yang diambil dalam kasus etik Ketua DPR dari Golkar Setya Novanto mencerminkan keinginan rakyat Indonesia. Kasus Novanto akan diputus malam ini dalam kasus dugaan pencatutan nama Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk minta saham PT. Freeport Indonesia.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan Presiden menaruh harapan cukup besar kepada MKD.
"Apapun yang mereka putuskan adalah betul-betul mencerminkan (keinginan rakyat), bukan hanya apa yang terjadi di dalam ruang tertutup di persidangan," katanya, Rabu (16/12/2015).
Ia mengatakan Presiden memberikan perhatian secara khusus terhadap proses di MKD terkait sidang kasus etik yang melibatkan Novanto dalam polemik "papa minta saham" kepada PT. Freeport Indonesia.
Menurut Pramono, Presiden dari waktu ke waktu menugaskan jajarannya untuk melaporkan perkembangan proses di MKD.
"Artinya apa yang menjadi harapan publik, keinginan masyarakat itu bisa diterjemahkan dan ditangkap secara baik oleh teman-teman di MKD," katanya.
Ia menegaskan pada prinsipnya pemerintah sama sekali tidak ingin campur tangan hanya memang concern terhadap hubungan antarlembaga dan sesama lembaga tinggi negara.
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada MKD dan berharap MKD menerjemahkan keputusannya dengan baik sehingga segera ada ketenangan kembali.
Menurut dia, baru kali ini ada sebuah peristiwa politik dan etik yang mendapatkan coverage yang begitu besar dan respon luar biasa dari masyarakat.
"Dan tentunya kalau kemudian ini hasilnya seperti harapan publik saya yakin ini nantinya juga akan baik bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara," katanya.
Walaupun hasil keputusan MKD sudah mulai terlihat arahnya namun Pramono mengaku tidak terkejut karena pemerintah menilai MKD mampu menerjemahkan keinginan rakyat dengan sangat baik.
"Presiden sama sekali tidak pernah mempunyai beban apapun berkaitan dengan Freeport," katanya. (Antara)
