Jokowi Ingin MKD Dengarkan Rakyat Buat Putuskan Kasus Novanto

Siswanto

Rabu, 16 Desember 2015 | 19:46 WIB
Jokowi Ingin MKD Dengarkan Rakyat Buat Putuskan Kasus Novanto
Presiden Joko Widodo [Antara]
Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar kepada Mahkamah Kehormatan Dewan bisa menangkap suara rakyat sehingga keputusan yang diambil dalam kasus etik Ketua DPR dari Golkar Setya Novanto mencerminkan keinginan rakyat Indonesia. Kasus Novanto akan diputus malam ini dalam kasus dugaan pencatutan nama Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk minta saham PT. Freeport Indonesia.
 
Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan Presiden menaruh harapan cukup besar kepada MKD.
 
"Apapun yang mereka putuskan adalah betul-betul mencerminkan (keinginan rakyat), bukan hanya apa yang terjadi di dalam ruang tertutup di persidangan," katanya, Rabu (16/12/2015).
 
Ia mengatakan Presiden memberikan perhatian secara khusus terhadap proses di MKD terkait sidang kasus etik yang melibatkan Novanto dalam polemik "papa minta saham" kepada PT. Freeport Indonesia.
 
Menurut Pramono, Presiden dari waktu ke waktu menugaskan jajarannya untuk melaporkan perkembangan proses di MKD.
 
"Artinya apa yang menjadi harapan publik, keinginan masyarakat itu bisa diterjemahkan dan ditangkap secara baik oleh teman-teman di MKD," katanya.
 
Ia menegaskan pada prinsipnya pemerintah sama sekali tidak ingin campur tangan hanya memang concern terhadap hubungan antarlembaga dan sesama lembaga tinggi negara.
 
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada MKD dan berharap MKD menerjemahkan keputusannya dengan baik sehingga segera ada ketenangan kembali.
 
Menurut dia, baru kali ini ada sebuah peristiwa politik dan etik yang mendapatkan coverage yang begitu besar dan respon luar biasa dari masyarakat.
 
"Dan tentunya kalau kemudian ini hasilnya seperti harapan publik saya yakin ini nantinya juga akan baik bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara," katanya.
 
Walaupun hasil keputusan MKD sudah mulai terlihat arahnya namun Pramono mengaku tidak terkejut karena pemerintah menilai MKD mampu menerjemahkan keinginan rakyat dengan sangat baik.
 
"Presiden sama sekali tidak pernah mempunyai beban apapun berkaitan dengan Freeport," katanya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Inikah Skenario Baru  Selamatkan Setya Novanto?

Inikah Skenario Baru Selamatkan Setya Novanto?

News | Rabu, 16 Desember 2015 | 19:36 WIB

Dua Anggota MKD Golkar Ternyata Ingin Dibentuk Panel Usut Novanto

Dua Anggota MKD Golkar Ternyata Ingin Dibentuk Panel Usut Novanto

News | Rabu, 16 Desember 2015 | 19:22 WIB

Dua Anggota Golkar Beri Sanksi Berat untuk Novanto, Ada Apa?

Dua Anggota Golkar Beri Sanksi Berat untuk Novanto, Ada Apa?

News | Rabu, 16 Desember 2015 | 18:57 WIB

Anggota MKD Bocorkan Alur Sidang Novanto

Anggota MKD Bocorkan Alur Sidang Novanto

News | Rabu, 16 Desember 2015 | 18:43 WIB

Setara Institute Tak Yakin MKD Bisa Tegas Hukum Novanto

Setara Institute Tak Yakin MKD Bisa Tegas Hukum Novanto

News | Rabu, 16 Desember 2015 | 18:35 WIB

Terkini

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dari Partai Apa? Ini Kronologi Kena OTT KPK

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dari Partai Apa? Ini Kronologi Kena OTT KPK

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 07:31 WIB

Ma'ruf Cahyono Terancam Dijerat TPPU, Uang Gratifikasi Dipakai Renovasi Rumah hingga Nikahan  Anak

Ma'ruf Cahyono Terancam Dijerat TPPU, Uang Gratifikasi Dipakai Renovasi Rumah hingga Nikahan Anak

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 07:15 WIB

Penggeledahan ke-13 Kasus Korupsi, Polisi Sita Dokumen hingga Komputer dari Ruko Cipete

Penggeledahan ke-13 Kasus Korupsi, Polisi Sita Dokumen hingga Komputer dari Ruko Cipete

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 06:55 WIB

Rudal AS Hujani Iran Dua Hari Beturut-turut, Proses Damai di Ambang Kehancuran

Rudal AS Hujani Iran Dua Hari Beturut-turut, Proses Damai di Ambang Kehancuran

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 06:00 WIB

BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi

BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 00:04 WIB

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 23:46 WIB

Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik

Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 23:37 WIB

Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng

Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 22:05 WIB

Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50 WIB

BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi

BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 21:06 WIB

×