Suara.com - Pada akhirnya nasib tak menentu mau tidak mau terpaksa diterima oleh keluarga besar Golkar akhir-akhir ini. Hal ini menyusul keputusan Kementerian Hukum dan HAM mencabut kembali Surat Keputusan tentang kepengurusan hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar di Ancol, Jakarta Utara.
Menurut politisi senior Golkar Zainal Bintang penolakan dua kubu petinggi Golkar, kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie dan kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono, untuk mengedepankan kepentingan jangka panjang dan masa depan Golkar telah membuat partai ini mengalami nasib buruk.
Persoalan kedua petinggi Golkar, katanya, lebih didorong ambisi pribadi ingin berkuasa dan masing masing bersikukuh mau menjadi ketua umum.
Legitimasi dan keabsahan masing masing kubu menjadi ajang pertikaian yang tiada berujung. Legitimasi Munas Bali dan legitimasi Munas Ancol dijadikan kendaraan untuk menanam kekuasaan pribadi, kata Bintang.
"Mereka mengatasnamakan suara kader Golkar melalui forum akrobat politik, yang disebut rapimnas yang direkayasa dengan mendorong DPD provinsi sebagai aktornya," kata Bintang kepada Suara.com, Kamis (31/12/2015).
Akan tetapi lanjut Bintang, semua akrobat politik itu ternyata sia sia.
"Saya menduga ada tangan kekuasaan yang bermain dan memanfaatkan ambisi petinggi Golkar yang kebelet mau jadi ketua umum," kata Bintang.
"Rasa-rasanya ada kebutuhan pihak kekuasaan lebih senang kalau Golkar pecah sehingga tidak memiliki daya tekan yang kuat untuk mengontrol pemerintah," Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar menambahkan.
Situasi dan kondisi Golkar yang tidak menentu secara yuridis formal akhir-akhir ini, menurut dia, seharusnya membuat kader-kader Golkar mengambil langkah terobosan untuk menyelamatkan partai.
