Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak setuju masyarakat dipungut biaya saat masuk ke Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Ahok pun menolak peresmian e-gate yang dikelola PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP).
"Nggak ada, justru dia minta resmikan sekarang. Cuma saya nggak mau resmikan. Tapi kan saya nggak setuju," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Kemarin, sebagian warga Kelurahan Jatinegara Kaum bahkan sempat melakukan aksi demo dengan menutup akses jalan ke kawasan JIEP, Pulogadung. Ahok tak habis pikir PT JIEP memberlakukan sistem berbayar untuk masuk kawasan kepada warga setempat.
"Kita sudah bilang sama mereka masyarakat harus diberi hak jalan. Tapi masyarakat juga bermasalah. Sebagian masyarakat menduduki tanahnya Pulo Gadung," kata Ahok.
Sebelumnya pencanangan sistem berbayar untuk masuk kawasan JIEP sempat dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful hifayat pada sekitar bulan Mei 2015 lalu. Sedangkan untuk peresmiannya direncanakan pada 22 Desember 2015 kemarin. Namun Ahok menolaknya.
"Ini juga harus duduk bareng-bareng nih (antara warga dengan JIEP). Masyarakat juga ada sebagian yang rumah liar. Itu harus dipelajari dulu, kita mau dorong karena itu kawasan pulo gadung yang belum dibebaskan juga," jelas Ahok
Sebagai informasi, pihak JIEP melakukan penerapan gerbang berbayar untuk kendaraan roda empat. Baik karyawan maupun warga. Tidak hanya membayar masuk dan keluar, kendaraan juga harus membayar tarif lama kendaraan berada di Kawasan Industri Pulogadung. Setelah aksi penolakan dari warga, pihak JIEP akhirnya bakal menjamin untuk warga kelurahan Rawa Terate dan Jatinegara Kaum tidak akan dikenakan biaya masuk.
