PM Malaysia Bebas dari Dakwaan Korupsi

Suara.com - Jaksa penuntut umum Malaysia menyatakan Perdana Menteri Najib Razak bebas dari dakwaan korupsi. Najib dituduh korupsi karena menerima uang senilai 681 juta dolar AS dari keluarga kerajaan Arab Saudi.

Jaksa menemukan fakta jika uang itu dikirim langsung ke rekening Najib. Tapi itu bukan tindak pidana atau korupsi.

Keterlibatan keluarga Kerajaan Arab Saudi merupakan sesuatu yang tak teduga dalam skandal transfer dana misterius dan kekacauan dilembaga yang dililit utang, 1Malaysia Development Berhad (1MDB),. Dewan penasihat lembaga itu dipimpin oleh Najib.

"Saya puas dengan keputusan bahwa bahwa dana tersebut bukan bentuk gratifikasi atau suap," kata Jaksa Penuntut Umum Mohamed Apandi Ali dalam konferensi pers, Selasa  (26/1/2016).

Dalam kesempatan itu juga disebutkan jika Najib telah mengembalikan 620 juta dolar AS kepada keluarga Kerajaan Arab Saudi karena uang tersebut belum dimanfaatkan.

"Tidak ada alasan yang disampaikan mengapa bantuan itu diberikan kepada PM Najib. Itu adalah urusan pribadinya dengan keluarga Kerajaan Arab Saudi," kata Apandi.

Menurut dia, tidak ada tindak kriminal yang dilakukan oleh Najib dalam kaitannya dengan tiga penyelidikan yang disampaikan oleh badan antikorupsi Malaysia dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil.

Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) sebelumnya mengatakan bahwa dana tersebut merupakan bantuan politik dari dermawan yang tak dikenal di Timur Tengah. Dalam keterangannya, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa pihaknya mengembalikan berkas perkara kepada MACC terkait tiga penyelidikan terpisah dengan instruksi untuk menutup semua kasus tersebut.

Najib, yang selama beberapa bulan diminta mengundurkan diri oleh para pemimpin oposisi dan tokoh-tokoh penting, membantah melakukan pelanggran dan menyatakan bahwa dia tidak mengambil sejumlah uang untuk keuntungan pribadi.

Skandal tersebut menggoyahkan para investor di negara ekonomi terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara itu dan melunturkan kepercayaan publik dalam koalisi Partai Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) pimpinan Najib yang memerintah sejak kemerdekaan pada 1957.

Meskipun demikian, Najib masih menikmati dukungan mayoritas jajaran pengurus UMNO. Bahkan pengritik internalnya yang paling keras, seperti mantan perdana menteri yang berpengaruh Mahathir Mohamad, menerima bahwa dia tidak bisa digulingkan. (Antara/Reuters)