Suara.com - Masyarakat adat Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur sudah pasrah dan tidak tahu lagi bagaimana cara menyelamatkan tanah mereka dari serbuan perusahaan-perusahaan yang dengan sengaja menggusurnya untuk ditanam kelapa sawit. Padahal, mereka meraasa apa yang perusahaan lakukan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada masyarakat.
"Sampai sekrang ini, sudah tidak bisa, kita sudah melakukan banyak hal, kita sering lakukan pengaduan ke DPR, tapi tidak ada hasilnya. Kemana lagi kami mencari keadilan sudah, sudah tidak ada harapan lagi untuk mencari keadilan," kata Ketua Adat Kampung Muara Bombol Kecamatan Damai, Kutai Barat, Ruslan Gamas saat berbincang dengan Suara.com pada acara audiensi dengan staf khusus Presiden Jokowi, Lenis Kogoya, Rabu(3/2/2016) lalu.
Ruslan mengaku sudah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan kasus terkait hak ulayat mereka. Ia mengatakan bahwa pihaknya saat ini hanya bisa berharap pada Pemerintah Pusat saja. Pasalnya, kalau penyelesaian kasus yang sama diserahkan ke Pemerintah Kabupaten, maka sudah dapat dipastikan tidak memiliki hasil.
"Kalau memang hanya melimpahkan ke Pemkab, maka sama saja, karena apa Pemkab ini sudah kenyang, jadi buat apa mereka, mereka tahu kelemahan-kelemahan masyarakat adat di sini, karena masyarakat adat disini ,orang orang yang pintar itu dia tutup mata, jadi kita mengharap kecamatan, mengharapkan polsek, DPR, karena mereka adalah wakilnya rakyat untuk memperjuangkan nasib-nasib rakyat ini, tapi yang ada apa? Ternyata tidak ada tindak lanjutnya," kata Ruslan.
Kesangsiannya tersebut didukung oleh sebuah kejadian, dimana pada saat itu dirinya hadir. Dia melihat, pemerintah Kabupaten menyerahkan sebuah amplop kepada para petugas audit dari Samarinda untuk mengaudit kinerja Kabupaten Kutai Barat.
"Makanya saya disini, kalau saya melihat lembaga pemerintah yang ada di Kutai Barat ini tidak ammpu menyelsaikan kasus-kasus yang ada, karena kenapa, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, waktu pertemuan di makam Asri, diundang dari Samarinda sana untuk mengaudit kegiatan-kegiatan yang ada sesuai aturan, saya melihat dengan kepala sendiri, amplop dikasih manajer, apa ceritanya(hasilnya)," kata Ruslan.
Karenanya, satu-satunya harapan mereka saat ini adalah agar pemerintah pusat memberikan perhatian penuh kepada masalah mereka. Mereka tidak ingin tanah adat mereka terus digusur oleh perusahaan yang tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi mereka.
"Dua tanah kuburan sudah digusur, tidak ada ceritanya, jadi kalau Pemkab Kutai Barat, tidak ada harapan untuk berpihak pada masyarakat adat, makanya satu-satunya harapan kami adalah pemerintah Pusat," kata Ruslan.
