Suara.com - Presiden Myanmar Thein Sein memberikan pernyataan mengejutkan dengan menarik status darurat konflik di negara bagian barat Myanmar, Rakhine. Di Rakhine sempat terjadi pertikaian berdarah antara komunitas bUdha dan minoritas muslim Rohingya tahun 2012.
Penarikan status darurat ini diberikan sehari sebelum serah terima pemerintahan kepada pemimpin partai pemenang pemilu Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Penarikan status darurat itu diberikan saat di Rakhine sudah tidak ada konflik sama sekali sejak 2 tahun terakhir. Sebanyak 1,1 juta rakyat Rohingya hidup di sana. Namun mereka tidak diakui negaranya sebagai penduduk. Bahkan mereka tidak mempunyai KTP.
"Hal ini ditemukan dari laporan oleh pemerintah negara bagian Rakhine bahwa situasi di negara bagian Rakhine tidak bisa lagi menimbulkan bahaya bagi kehidupan," kata Thein Sein.
Myanmar membantah diskriminasi terhadap kelompok Rohingya. (Reuters)
