Suara.com - Partai Hanura merupakan pendukung Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan maju menjadi calon gubernur Jakarta periode 2017-2022.
Tetapi dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Jakarta, Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta berseberangan sikap.
Hanura ikut fraksi-fraksi lainnya menolak melanjutkan pembahasan raperda tersebut.
Sementara Ahok tetap menginginkan DPRD mengesahkan raperda dengan memasukkan poin kontribusi tambahan 15 persen dari NJOP kepada pemerintah dalam raperda. Selain itu, pengembang tiap pulau wajib menyediakan 40 persen lahan untuk ruang terbuka hijau, jalan, dan taman, termasuk lima persen untuk fasilitas umum, seperti rumah.
Sayangnya, di tengah pembahasan, Sanusi ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari pengembang PT. Agung Podomoro Land (Tbk). Saat ditangkap, Sanusi masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra.
Ketua Fraksi Partai Hanura Mohamad Sangaji (Ongen) menegaskan meski fraksinya setuju menghentikan pembahasan raperda, Partai Hanura tetap akan mendukung Ahok maju ke pilkada tahun 2017.
"Itu beda. Kalau dukung Ahok jadi gubernur itu full. Kalau dukung Ahok jadi gubernur, Pak Ongen dan Hanura full dukung. Soal raperda beda dong, kalau raperda ini harus dibedakan," ujar Ongen di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).
Meski beda sikap, Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta tidak setuju disebut berseberangan dengan Ahok.
"Jangan dong, entar Ahok marah sama kita. Saya belum bahas sama Pak Ahok jadi belum bisa menjawab. Saya belum konsultasi (kalau Pak Ahok minta lanjutkan)," katanya.
