Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), meminta pemerintah melibatkan para nelayan untuk menyampaikan pendapatnya dalam masalah proyek reklamasi teluk Jakarta. Saat ini, pemerintah telah sepakat memoratorium proyek reklamasi hingga segala persyaratan pembangunan dipenuhi.
"Nelayan harus dilibatkan, diajak pendapatnya, pemerintah punya rencana begini, nelayan, masyarakat pesisir di DKI itu harus diajak," kata Ketua DPP PDIP Bidang Maritim dan Perikanan, Rokhim Dahuri di sela Rapat Koordinasi Kemaritiman di Grand Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (24/4/2016)
Rokhim mengklaim, jika partainya sangat memihak kepada para nelayan yang dianggap sebagai pihak yang dirugikan dari proyek pembangunan 17 pulau buatan tersebut.
"Kita sangat memihak kepada nelayan. Tapi kan kita negara hukum. Jadi tidak bisa menolak itu berdasarkan emosi," ujarya.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah harus melibatkan para pakar dan LSM yang konsen dalam bidang lingkungan. Rokhim berharap, pemerintah tidak hanya memprioritaskan kepentingan kalangan pengusaha yang menjadi pihak pengembang proyek reklamasi.
"Para pakar terus juga dilibatkan, tentunya pakar yang benar-benar pakar. Dari berbagai macam perguruan tinggi, LIPI, BPPT. Jangan lupa juga LSM seperti Walhi, LSM teluk jakarta, Kiara, KNTI. Mereka anak2 muda, sangat cerdas, baik dan mengedepankan kepentingan bangsa," papar Rokhim.
Lebih lanjut, dirinya mengaku, akan terus mengawal proyek reklamasi sampai ada keputusan apakah proyek tersebut dihentikan atau kembali dilanjutkan.
"Sudah pasti (pendampingan para nelayan)," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah sepakat untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta hingga semua persyaratan pembangunan dipenuhi.
