Pemerintah Mau Pecat Sejuta PNS, DPR: Mereka Punya Keluarga

Ruben Setiawan, Dian Rosmala

Rabu, 01 Juni 2016 | 16:46 WIB
Pemerintah Mau Pecat Sejuta PNS, DPR: Mereka Punya Keluarga
Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto. [DPR RI]

Suara.com - Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah berencana merampingkan kementerian dan lembaga dengan cara memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai memiliki fungsi dan wewenang tumpang tindih. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan rasionalisasi atau pemangkasan satu juta PNS yang dinilai kurang produktif dan kompeten.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, menyarankan agar pemerintah berfikir ulang. Menurutnya, hal tersebut bisa mematahkan cita-cita para PNS.

"Harus dipikir secara matang betul, PNS ini kan juga mempunyai cita-cita , karena saya pernah jadi PNS. Saya juga bercita-cita tinggi waktu itu, sehingga tidak bisa semudah itu dipatahkan cita-citanya. Masalah kebutuhan, masalah kesatuan yang ada di sesuaikan," kata Agus, di Ruang Media Center, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2016).

Oleh karena itu, kata Agus, saat mengadakan rekrutmen PNS, hendaknya pemerintah jangan melebihi kebutuhan. Namun, jika yang terjadi kemudian adalah perekrutan yang berlebihan, pemerintah juga tidak boleh semena-mena melakukan pemecatan.

"Untuk itu kita juga pada saat rekrutmen tidak boleh over daripada yang dibutuhkan, harus sesuai dengan yang dibutuhkan, namun kalau sudah ada juga tidak bisa semena-mena dibuang, tidak bisa seperti itu," kata Agus.

Agus menyarankan agar pemerintah juga memikirkan bahwa sebagian dari para PNS itu masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi.

"Masuknya itu ada prosesnya, karena PNS itu mungkin hanya satu orang, tapi di belakangnya banyak, misalnya keluarganya, ada anaknya, ada barangkali orang tuanya, ada yang lain," tutur Agus.

Agus menambahkan, apabila seorang PNS diberhentikan, maka akan ada keluarga yang ditelantarkan. Apalagi satu juta PNS yang diberhentikan, maka akan banyak orang yang kehilangan sumber penghidupannya.

"Kan PNS ini menghidupi daripada keluarga, kalau yang menghidupi ini ditelantarkan maka keluarganya terlantar, apalagi ini satu juta, berarti berapa juta orang yang harus mendapatkan permasalahan tentang ini," kata Agus.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Bukan Kopdes, Suahasil Minta Gaji PNS hingga Dana Pensiun Langsung Disalurkan ke Rekening

Bukan Kopdes, Suahasil Minta Gaji PNS hingga Dana Pensiun Langsung Disalurkan ke Rekening

Bisnis | Minggu, 25 Oktober 2026 | 13:14 WIB

Menkop Usul Gaji PNS Dibayar lewat Kopdes, Suahasil: Idealnya Langsung ke Rekening

Menkop Usul Gaji PNS Dibayar lewat Kopdes, Suahasil: Idealnya Langsung ke Rekening

Bisnis | Jum'at, 23 Oktober 2026 | 13:08 WIB

Suahasil Bantah Gaji PNS Dicairkan Lewat Kopdes, Tetap dari Kas Negara

Suahasil Bantah Gaji PNS Dicairkan Lewat Kopdes, Tetap dari Kas Negara

Bisnis | Rabu, 21 Oktober 2026 | 19:37 WIB

Menkeu Suahasil Tegaskan Gaji PNS Dibayar Lewat Bank, Bukan Kopdes

Menkeu Suahasil Tegaskan Gaji PNS Dibayar Lewat Bank, Bukan Kopdes

Bisnis | Rabu, 21 Oktober 2026 | 11:03 WIB

Kemendagri Gelar Konsultasi Publik Terkait Layanan Satyalancana Karya Satya

Kemendagri Gelar Konsultasi Publik Terkait Layanan Satyalancana Karya Satya

News | Kamis, 15 Oktober 2026 | 16:35 WIB

Gaji PNS Bisa Telat Jika Dibayar dari KDMP, Bank Daerah Ikut Terancam

Gaji PNS Bisa Telat Jika Dibayar dari KDMP, Bank Daerah Ikut Terancam

Bisnis | Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:16 WIB

Wacana Gaji PNS dan Pensiunan Dibayar Lewat Koperasi

Wacana Gaji PNS dan Pensiunan Dibayar Lewat Koperasi

Bisnis | Rabu, 07 Oktober 2026 | 14:09 WIB

Mulai Januari 2027, Guru PPPK Paruh Waktu Otomatis Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes

Mulai Januari 2027, Guru PPPK Paruh Waktu Otomatis Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes

News | Senin, 21 September 2026 | 18:05 WIB

DPR dan Mendikdasmen Sepakat PPPK Guru Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes!

DPR dan Mendikdasmen Sepakat PPPK Guru Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes!

News | Senin, 21 September 2026 | 17:49 WIB

172 Ribu PPPK Guru Paruh Waktu Bakal Tes, Lulus Bisa Jadi Pegawai Penuh Waktu

172 Ribu PPPK Guru Paruh Waktu Bakal Tes, Lulus Bisa Jadi Pegawai Penuh Waktu

News | Kamis, 17 September 2026 | 21:48 WIB

Terkini

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:42 WIB

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Bola | Senin, 02 November 2026 | 23:25 WIB

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:05 WIB

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Sumsel | Senin, 02 November 2026 | 23:02 WIB

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Jabar | Senin, 02 November 2026 | 22:57 WIB

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 22:52 WIB

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

Bogor | Senin, 02 November 2026 | 22:49 WIB

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Banten | Senin, 02 November 2026 | 22:39 WIB

×