Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional (Instranas) Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal TNI Paryanto menjelaskan bahwa pentingnya dibentuknya Badan Intelijen Pertahanan (BIP) di Kementerian Pertahanan.
Hal ini disampaikan Paryanto dalam diskusi media tentang Badan Intelijen Pertahanan di Balai Media Kementerian Pertahanan , Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/6/2016).
"Kenapa butuh Intelijen? Suatu kebijakan dibuat karena ada ancaman, kenapa harus ada ancaman? Karena kebijakan tadi turunannya menjadi strategi, strategi pertahanan itu harus ada. Sekarang ini instrumen yang merumuskan ancaman belum ada, oleh sebab itu ini berbahaya," kata Paryanto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (16/6/2016).
Paryanto menilai, tidak menutup kemungkinan adanya ancaman militer yang terjadi di Indonesia.
"Itu ancaman militer bisa terjadi. Kenapa penting adanya intelijen, karena persoalanya banyak , yang tidak berpikir kesana tidak tahu," ucapnya.
Oleh karena itu harus ada Badan Intelijen Pertahanan yang nantinya mengelola laporan dari intelijen setiap lembaga yakni seperti Badan Intejen Strategis (Bais) yang dikelola TNI, atau Badan Intelejen Negara (BIN).
"Oleh karena itu intelijen harus ada, untuk mengolah intelijen seperti dari BIN yang diolah sesuai dengan Kementerian Pertahanan,"jelas Paryanto.
Adapun BIP akan diawasi oleh para analis profesional yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan dari segala aspek, seperti ekonomi, politik, energi, hingga sosial budaya.
"Badan Intelijen ini akan diawasi oleh analis profesor, ahli teknologi karena apa?mungkin dia bisa pelajari kekuatan senjata. Misalnya negara A punya senjata. Tetapi yang dibutuhkan Kemhan capability. Nanti diteliti,"katanya.
"Kalau kita mengukur kekuatan negara kita tahu. Mengukur kekuatan negara bukan senjata tapi kemampuan. Itulah yang tidak dijawab oleh intel lain," sambungnya.
Lebih lanjut, kata Paryanto Kementerian Pertahanan sebenarnya bisa berkoordinasi dengan intelijen instansi lain, namun informasi yang didapat belum tentu lengkap.
"Menhan bisa saja tanya sana sini tapi kan tak bisa perintah. Nanti ada saja data yang tak lengkap, tak sesuai kebutuhan," imbuh Paryanto.
Paryanto menambahkan, dengan dibentuknya BIP tidak mempengaruhi anggaran.
"Itu tidak mempengaruhi anggaran dan relokasi anggota. Anggaran dari yang sudah ada, eselon juga tak berkurang."ungkapnya.
