Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris meminta pimpinan TNI, Polri, dan BNN melakukan mediasi atas kasus tulisan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar.
"Kita harap segera dimediasi, karena kalau diteruskan tidak ada yang diuntungkan. Malah yang diuntungkan bandar-bandar narkoba," kata Charles saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Hal ini menyusul langkah institusi TNI, Polri, dan BNN melaporkan Haris dengan UU ITE setelah tulisannya tersebar di media sosial. Tulisan Haris tentang dugaan keterlibatan pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba berdasarkan hasil wawancara dengan terpidana mati Freddy Budiman yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap tiga institusi.
Menurut Charles informasi yang disampaikan Haris bukan untuk menjatuhkan atau melecehkan ketiga institusi penegak hukum, melainkan untuk mendorong pemberantasan narkoba.
"Kalau ribut-ribut yang diuntungkan bandar-bandar melihat penegak hukum kita seperti ini, harusnya ada perbaikan. Jadi saya harap ada mediasi," kata Charles.
Charles yakin Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso bisa memfasilitasi mediasi agar pemberantasan narkoba bisa dilaksanakan dengan baik.
"Mediasi harus dilakukan, jangan sampai gaduh dan meluas kemana-mana. Kita tidak perlu fokus dengan isu-isu ini, harus fokus ke suatu hal yang jauh lebih penting. Kita akui penegakan hukum narkoba belum sempurna, kita harus ambil pesan itu," kata dia.
Charles juga meminta supaya laporan ketiga institusi ke polisi dicabut dan mediasi menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah.
"Jika sudah investigasi dan merasa difitnah silakan saja, tapi kalau sekarang terkesan prematur dan reaktif. Ini tidak menguntungkan siapapun, jadi lebih baik mediasi saja. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bisa bantu untuk mediasi, baik NU, Muhammadiyah, maupun lainnya," ujarnya.
"Kita harap segera dimediasi, karena kalau diteruskan tidak ada yang diuntungkan. Malah yang diuntungkan bandar-bandar narkoba," kata Charles saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Hal ini menyusul langkah institusi TNI, Polri, dan BNN melaporkan Haris dengan UU ITE setelah tulisannya tersebar di media sosial. Tulisan Haris tentang dugaan keterlibatan pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba berdasarkan hasil wawancara dengan terpidana mati Freddy Budiman yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap tiga institusi.
Menurut Charles informasi yang disampaikan Haris bukan untuk menjatuhkan atau melecehkan ketiga institusi penegak hukum, melainkan untuk mendorong pemberantasan narkoba.
"Kalau ribut-ribut yang diuntungkan bandar-bandar melihat penegak hukum kita seperti ini, harusnya ada perbaikan. Jadi saya harap ada mediasi," kata Charles.
Charles yakin Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso bisa memfasilitasi mediasi agar pemberantasan narkoba bisa dilaksanakan dengan baik.
"Mediasi harus dilakukan, jangan sampai gaduh dan meluas kemana-mana. Kita tidak perlu fokus dengan isu-isu ini, harus fokus ke suatu hal yang jauh lebih penting. Kita akui penegakan hukum narkoba belum sempurna, kita harus ambil pesan itu," kata dia.
Charles juga meminta supaya laporan ketiga institusi ke polisi dicabut dan mediasi menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah.
"Jika sudah investigasi dan merasa difitnah silakan saja, tapi kalau sekarang terkesan prematur dan reaktif. Ini tidak menguntungkan siapapun, jadi lebih baik mediasi saja. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bisa bantu untuk mediasi, baik NU, Muhammadiyah, maupun lainnya," ujarnya.
