Penanganan Pascakudeta Ancam Pembahasan Keanggotaan Turki di UE

Suara.com - Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz mengancam akan menghalangi perluasan perundingan dengan Turki terkait kesertaannya di Uni Eropa, yang dapat menyingkirkan kesepakatan bersejarah tentang perpindahan besar antara Brussels dengan Ankara.

Tindakan keras pemerintah Turki terhadap pengikut Fetullah Gulen pemuka agama yang kini menjadi eksil di Amerika Serikat, yang dituduh  berada di balik kudeta gagal pada bulan lalu, memperburuk hubungan dengan Uni Eropa. Kini keputusan keanggotaan Turki di Uni Eropa tergantung pada sikap  Ankara dalam menangani pengungsi yang ingin mengarah ke barat.

Pembicaraan terkait masuknya Turki ke dalam Uni Eropa dimulai pada 2005, namun hanya satu dari 35 wilayah kebijakan yang disepakati harus dilaksanakan Turki telah dipenuhi.

"Saya memiliki kedudukan dan hak pilih dalam dewan menteri luar negeri (Uni Eropa). Terdapat pertanyaan apakah ketentuan perundingan baru akan dibuka dengan Turki, dan saya menentangnya," kata Kurz dalam wawancara dengan surat kabar Austria, "Daily Kurier", dan mengancam menghalangi kesepakatan keseluruhan, yang diperlukan dewan itu.

Turki sejauh ini telah menjalankan kesepakatannya dengan Brussels, untuk menghentikan migrasi pengungsi ke Eropa melalui wilayahnya, dengan imbalan berupa bantuan keuangan, kunjungan bebas visa ke sejumlah negara di Uni Eropa dan mempercepat diskusi terkait keanggotaan Turki di sana.

Namun, akses bebas visa ditunda dikarenakan adanya perselisihan terkait ketentuan anti-terorisme Turki, yang dipandang terlalu luas oleh beberapa negara di Eropa, dan juga terhadap tindakan keras pasca-kudeta. Kurz mengatakan bahwa Turki belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.

"Kriteria untuk pembebasan visa tidak akan dipenuhi oleh Turki. Dan persyaratan untuk pertemuan pencantuman keanggotaan belum terpenuhi," kata Kurz.

Menteri Luar negeri Jerman Frank Walter Steinmeier, pada Jumat  mengatakan bahwa pertemuan terkait penambahan itu "mengalami jalan buntu" namun dia menolak tuntutan untuk menghentikannya secara keseluruhan. Ia menyebut bahwa Uni Eropa perlu untuk mempertimbangkannya lebih luas terkait bagaimana akan mengatur ikatan dengan Ankara.

Namun, pada Minggu, Wakil Kanselir Jerman, Sigmar Gabriel mengungkapkan Turki tidak akan bergabung dengan Uni Eropa dalam beberapa dasawarsa ke depan.

"Saya tidak merasa bahwa Turki berada di masa depan yang terlihat, dan saya berbicara tentang sepuluh, 20 tahun ke depan, memiliki kesempatan sebagai sebuah anggota Uni Eropa," ujar Gabriel dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Minggu sore waktu setempat. (Reuters)