Suara.com - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Judisial Review tentang cuti selama masa kampanye Pilkada serentak yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Senin (22/8/2016). Sidang perdana ini dijadwalkan akan digelar pukul 11.00 WIB.
Sidang dengan nomor perkara 60/PUU-XIV/2016 ini akan dihadiri oleh Ahok selaku penggugat.
Undang-undang yang diuji adalah UU Nomoe 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Pilkada. Di poin 47 disebutkan bahwa calon Petahana diharuskan cuti kampanye selama kurang lebih tiga bulan.
Dalam konteks ini, Ahok yang akan ikut dalam Pilkada serentak 2017 nanti menyatakan tidak mau cuti dalam masa kampanye. Ahok ingin saat masa kampanye tetap dapat bekerja.
"Jadi saya bukan tidak sepakat cuti kampanye. Saya hanya ingin boleh enggak tafsiran hak saya cuti kampanye tidak diambil," kata Ahok beberapa waktu lalu.
Oleh sebab itu, ia mengajukan uji materi mengenai undang-undang Pilkada tersebut. Ahok beralasan saat cuti kampanye nanti, Pemprov DKI tengah menyusun APBD 2017. Dia ingin mengawal langsung proses pembahasan APBD itu dengan DPRD, supaya tidak kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya yang mana ada anggaran siluman.
