Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Komnas HAM memberi pemerintah Jakarta data mengenai permasalahan yang muncul setelah penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo. Salah satunya tentang 14 kepala keluarga yang keluar dari rumah susun sederhana sewa Marunda karena merasa tidak mampu membayar sewa sebesar Rp300 ribu per bulan secara cicil.
"Kalau kamu nggak kuat bayar rusun pun, kamu nggak kerjasama sekali, saya masukin ke panti. kalau cuma Rp5 ribu sehari keterlaluan nggak dia (ngaku) nggak bisa bayar," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/8/2016).
Ahok tidak percaya mereka tidak bisa membayar cicilan sewa rusun, sementara kalau membeli rokok tetap lancar.
Ahok menuding orang yang mengadu ke Komnas HAM sengaja ingin mencari-cari masalah dengan pemerintah.
"Ada sekelompok orang, oknum RT dan RW-nya itu, sekelompok orang memang tidak mau bayar. Dia sengaja," ujar Ahok.
Ahok berharap Komnas HAM menyerahkan data 14 kepala keluarga yang disebutkan tak mampu sewa rusun.
"Ini Rp150 ribu (sewa rusun paling murah), naik bus tidak bayar, anakmu dapat KJP, panggil 14 orang itu siapa?" kata dia.
"Makanya, saya bilang, Komnas HAM jangan asal ngomong, panggil 14 orang itu siapa. Lagi pula gue nggak mau gubris lu punya rekomendasi, emang kamu mau ngapain saya?" kata Ahok.
Menurut data Komnas HAM, dari 6.027 kepala keluarga yang dulu tinggal di Kalijodo, hanya 200 kepala keluarga yang disediakan tempat tinggal baru di rumah susun.
Warga yang tidak mendapatkan tempat tinggal baru sebagian disebutkan tinggal di kolong jembatan dan mengontrak di rumah-rumah petak di kawasan Gang Seruni.
